Pemprov Kalbar Bersiap Hadapi Lonjakan Karhutla

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul lonjakan signifikan titik panas pada awal 2026.

"Karhutla pada awal tahun ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan data, luas karhutla periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 10.601,85 hektare, meningkat sekitar 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 470,09 hektare," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, di Pontianak, Jumat (17/4).

Selain itu, data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat sebanyak 5.273 titik panas terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat hingga Maret 2026.

"Kondisi ini menjadi alarm bagi kita semua. Upaya pengendalian karhutla tidak boleh lengah sedikit pun. Diperlukan langkah yang terintegrasi, responsif, dan berbasis mitigasi risiko sejak dini," tuturnya.

Sebagai langkah antisipatif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap melalui Keputusan Gubernur Nomor 97/BPBD/2026 yang berlaku sejak 2 Februari hingga 15 November 2026.

Menurut Harisson, kebijakan tersebut diambil mengingat karakteristik wilayah Kalbar yang didominasi kawasan hutan dan lahan gambut yang rentan terbakar, terutama saat musim kemarau.

Pemprov Kalbar juga memperkuat berbagai upaya strategis, di antaranya pembentukan Komando Satuan Tugas Karhutla yang melibatkan BPBD, TNI/Polri, Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api. Selain itu, pemerintah daerah telah mengusulkan bantuan helikopter patroli dan water bombing kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Langkah lainnya meliputi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 14–18 April 2026 guna mengantisipasi potensi kekeringan, serta penegakan hukum melalui penyegelan dua lokasi di kawasan hutan produksi konversi (HPK) dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

Sementara itu, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan di Kalimantan Barat pada periode Juli hingga Agustus 2026 diperkirakan berada pada kategori di bawah normal. Puncak kemunculan titik panas diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Harisson berharap melalui rapat koordinasi tersebut dapat terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengendalian karhutla.

"Kami berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat agar penanganan karhutla di Kalbar dapat berjalan optimal," kata dia.