OJK Ungkap Dua Penyebab Seretnya Pembiayaan UMKM

Keterbatasan kolateral dan minimnya riwayat kredit dinilai menjadi hambatan struktural yang menahan perluasan kredit bagi sektor yang selama ini jadi tulang punggung perekonomian nasional.

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap dua faktor utama yang membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

“Kita selama ini, masih berbasis kolateral atau aset. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Ketika kita mengajukan kredit di bank, pas pertama kali ditanya adalah kolateralnya apa? Artinya, saat ini lending (pemberian dana) itu sebagian besar masih terhalang pada kolateral yang berbasis aset,” ujar Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Djoko Kurnijanto dalam Media Luncheon yang diadakan International Labour Organization (ILO) di Jakarta, Kamis (11/12).

Seperti dikutip dari Antara, menurut Djoko, apa yang menjadi masalah, adalah sebagian segmen UMKM, seperti para petani dan peternak, tak memiliki aset untuk digunakan sebagai kolateral.

Walaupun pemerintah telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 300 triliun rupiah, tetap bank-bank belum berkenan menyalurkan dana karena ketiadaan aset dari para pengusaha UMKM yang dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan.

Persoalan kedua adalah sebagian UMKM tidak memiliki riwayat kredit, sehingga bank tak menyalurkan dana karena hanya memperoleh informasi minim yang digunakan menjadi bahan pertimbangan untuk menilai kelayakan pemberian kredit.

Karena itu, OJK memiliki model bisnis bernama Pemeringkatan Kredit Alternatif (PKA), yaitu penilaian kredit (credit scoring) yang memberikan profil masyarakat menggunakan data alternatif. Misalnya menggunakan data e-commerce yang bisa dijadikan rujukan bank apakah hendak menyalurkan dana terhadap UMKM tertentu.

“Jadi ketika kemudian seseorang tidak mempunyai credit history, tidak mempunyai aset, tapi dia punya informasi yang lain, penggunaan telepon, e-commerce, penggunaan utilitas, kemampuan membayar pajak-pajak, itu dapat dirangkaikan untuk menggambarkan profil seseorang,” katanya.

Pemanfaatan Teknologi

Secara terpisah, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali menilai adopsi kecerdasan buatan (AI) dapat membuka peluang baru sekaligus mendatangkan tantangan tersendiri bagi pengusaha UMKM.

“Sebenarnya, usaha kecil dan menengah, yang merupakan tulang punggung sebagian besar ekonomi, menghadapi peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kerentanan yang signifikan,” kata Rhenald di sela The 3rd Jakarta International Competition Forum (3JICF) di Danareksa Tower, Jakarta.

Terkait peluang, Rhenald mengatakan platform digital memberikan jangkauan nasional atau global secara langsung.

Pemanfaatan teknologi AI yang tepat, lanjutnya, dapat meningkatkan produktivitas, hingga melibatkan pelanggan secara langsung melalui berbagai inovasi pengusaha.

“Namun, di sisi lain, kerentanan tetap mendalam, seperti misalnya soal asimetri data. Platform mengumpulkan kumpulan data perilaku yang sangat besar, sementara UMKM hanya menerima wawasan yang terbatas,” ujar dia.