Menag Usulkan Penambahan Anggaran Demi Pendidikan Setara

JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp24,8 triliun untuk memperkuat pendidikan keagamaan. Usulan itu diarahkan untuk menghapus ketimpangan layanan dan mutu antara madrasah serta sekolah umum.

“Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita. Guna menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan,” ujar Menag, Minggu (5/4).

Nasaruddin menegaskan negara harus hadir memberi perhatian yang setara bagi seluruh lembaga pendidikan keagamaan. Ia menilai kesetaraan pendidikan menyangkut hak anak bangsa untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.

Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan bagi sejumlah program strategis yang dinilai mendesak dan berdampak langsung. Program itu meliputi revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp13,7 triliun dan digitalisasi pembelajaran Rp10,9 triliun.

Selain itu, diusulkan bantuan buku tulis gratis Rp159 miliar dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi Rp22,9 miliar. Fokus terbesar diarahkan pada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan yang masih memerlukan perhatian serius.

Anggaran revitalisasi menyasar 7.131 lembaga pendidikan, terdiri atas 6.973 madrasah dan 158 sekolah lintas agama. Rinciannya meliputi 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.

Menag menyoroti banyak bangunan madrasah yang masih membutuhkan pembenahan agar proses belajar berjalan lebih layak. Menurut dia, kualitas sarana dan prasarana mencerminkan keberpihakan negara terhadap pendidikan keagamaan di Indonesia.

Selain infrastruktur, Menag juga menaruh perhatian pada jangkauan Program Makan Bergizi Gratis di madrasah dan pesantren. Saat ini, cakupan MBG di lingkungan madrasah dan pondok pesantren baru mencapai sekitar 10 hingga 12 persen.

Angka itu dinilai tertinggal jauh dibanding sekolah umum yang diproyeksikan segera menyentuh 80 persen. “Padahal, anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat membutuhkan dukungan ini,” kata Nasaruddin.

Ia berharap jangkauan MBG di lembaga pendidikan keagamaan dapat segera diperluas secara lebih merata. Menag juga menyebut pondok pesantren memiliki ekosistem yang paling siap menjalankan program makan bergizi gratis.

Menurut dia, pesantren terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama yang relatif aman. Model tersebut dinilai efektif untuk mendukung pelaksanaan MBG tanpa menimbulkan risiko kesehatan terkait pangan.

Menag berharap usulan tambahan anggaran itu dapat dipahami dan disetujui dalam pembahasan anggaran 2026. Ia menilai langkah itu penting untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan keagamaan. ils/I-1