Luar Biasa, Polda Papua Barat Daya Salurkan 100 Ton Beras

SORONG – Dalam rangka program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Polda Papua Barat Daya menyalurkan 100 ton beras kepada masyarakat sejak 8 hingga 14 Agustus melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Papua Barat Daya Kombes Pol M. Erfan, di Sorong, Kamis, mengatakan program penjualan beras murah ini digelar serentak di seluruh jajaran kepolisian, mulai dari tingkat Polda, Polresta, Polres, hingga Polsek.

“Sekitar 100 ton beras telah kami distribusikan kepada masyarakat dengan harga 12 ribu per kilogram atau 60 ribu per kemasan 5 kilogram,” ujar Erfan. Polda menargetkan penjualan minimal 5 ton beras SPHP per hari hingga akhir Desember 2025. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Polda Papua Barat Daya dan Perum Bulog Kantor Cabang Sorong.

“Tujuannya adalah membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau, terutama di tengah fluktuasi harga pangan,” ujarnya. Beras yang dijual dalam program ini merupakan beras premium, namun dilepas dengan harga lebih murah dari harga eceran tertinggi. Setiap warga dibatasi maksimal dua karung per pembelian, guna pemerataan distribusi. "Antusiasme masyarakat sangat tinggi terhadap program ini," katanya.

Ia berharap distribusi beras SPHP terus berjalan hingga akhir tahun, sekaligus membantu mengurangi stok di Gudang Bulog untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebelumnya, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Sorong, Riyadi Muslim mengatakan pihaknya siap mendukung penuh Gerakan Pangan Murahi, termasuk jika ada permintaan dari instansi lain.

“Saat ini kami memiliki stok sebanyak 6.300 ton, dan menargetkan distribusi hingga 7.400 ton," jelasnya. Meskipun beras SPHP biasanya berjenis medium dengan harga Rp13.500 per kilogram, khusus untuk kegiatan ini pihaknya menyalurkan beras premium dengan harga jauh di bawah HET.

Ia menegaskan komitmen Bulog dalam menjaga stabilitas harga pangan dan membantu meringankan beban masyarakat melalui sinergi dengan berbagai pihak. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat tiga kabupaten di Provinsi Papua Barat telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tiga kabupaten.

Perwakilan BGN Papua Barat Erika Vionita di Manokwari, Kamis, mengatakan, tiga kabupaten tersebut adalah Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak. “Untuk Papua Barat baru tiga kabupaten yang sudah membentuk satgas, sementara kabupaten lainnya seperti Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, dan pemprov belum membentuk satgas,” ujar Erika pada kegiatan Focus Group Discussion pelaksanaan MBG di Papua Barat.

Ia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membentuk tim Satgas Pengawasan MBG. Pembentukan satgas ini penting untuk memastikan pengawasan dapur penyedia MBG di setiap kabupaten/kota berjalan optimal.