LPTK Penting untuk Melahirkan SDM Unggul

Pendidikan merupakan sektor penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Beberapa negara maju sudah memiliki sistem pendidikan berkualitas. Presiden Joko Widodo dalam periode kedua masa jabatannya telah menetapkan pembangunan SDM berkualitas.

Sektor pendidikan, setelah dipilihnya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, langsung berbenah. Kebijakan bertajuk Merdeka Belajar menjadi payung untuk program-program baru yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan.

Meski begitu, masih banyak catatan yang harus dicarikan solusi oleh pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan. Apalagi pandemi Covid-19 juga melahirkan tantangan baru sektor pendidikan. Untuk membahas mengenai pendidikan di Indonesia, wartawan Koran Jakarta, Muhamad Ma'rup, mewawancarai Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof Dr Komarudin, M.Si. Berikut petikannya.

Bisa dijelaskan secara singkat visi misi Bapak mengemban Rektor UNJ?

Kalau sebagai rektor, saya menjalankan visi UNJ yang ada di statuta. Adapun dalam statuta tersebut visi UNJ ingin menjadi universitas bereputasi di kawasan Asia. Tujuannya mewujudkan masyarakat cerdas, maju, dan berkeadaban. Ini ditempuh melalui pengembangan, penerapan, serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rektor hanya melaksanakan visi misi dalam statuta yang realisasinya melalui program pengembangan yang dirancang rektor.

Untuk mencapai visi dan tujuan tersebut, misi UNJ yaitu menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi (PT) yang unggul dan berguna bagi manusia. Nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridarma UNJ, meliputi kebenaran dan kebijaksanaan, kemudian integritas akademik, demokratis dan humanis, juga keberagaman dan kesetaraan, serta bermanfaat bagi kemanusiaan dan berkelanjutan. Jadi rektor kan hanya menjalankan statuta. Kita tidak boleh menjalankan visi misi sendiri. Kita mewujudkan visi misi di statuta.

Jika ditargetkan lebih konkret bagaimana langkah UNJ mencapai visi misi tadi?

Kita punya rencana pengembangan jangka panjang dan menengah. Selain itu, ada juga rencana operasional yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama satu tahun. Rencana pengembangan jangka panjang memuat program pengembangan 25 tahun. Jadi, sampai tahun 2045 kita ingin memiliki reputasi internasional, paling tidak tingkat Asia untuk LPTK yang menjadi core business kita.

Untuk jangka menengah atau strategis memuat rencana dan program pengembangan selama lima tahun. Ini targetnya pada kemandirian dengan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Untuk menjadi PTNBH tentu dengan berbagai indikator kinerjanya dari Tridarma PT yang unggul. Lalu, tata kelola perguruan tinggi termasuk dalam keuangan dan finansial. Kemudian, berkontribusi bagi kemajuan bangsa melalui pendidikan. Jadi, ada kontribusi konkret dari UNJ terhadap pembangunan bangsa.

Terkait kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pendidikan hari ini?

MBKM itu penguatan atau penegasan kembali dari kebijakan link and match, keterkaitan, dan kesepadanan program pendidikan di dalam kampus dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta masyarakat. Intinya itu sebenarnya.

Jadi, mahasiswa tidak hanya kuliah di dalam kampus, tapi juga di luar kampus. Dengan berbagai bidang kegiatan. Ada pertukaran mahasiswa dan kegiatan nonpertukaran pelajaran, seperti KKN, magang, dan sebagainya. MBKM meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk mengambil prodi lain di luar prodinya. Jadi, ada perluasan, penambahan, dan penguatan kompetensi yang diharapkan dimiliki lulusan.

Kalau itu yang diinginkan, sebagian PT sudah melakukannya, terutama yang vokasi. Mereka sudah biasa melakukan magang. Tapi, ini ingin diseriuskan dalam satu semester karena ada pengakuan 20 satuan kredit semester (SKS). Kalau yang lalu, magang hanya 4 SKS dengan kegiatan 3 pekan. Prinsipnya, kami senang dengan kebijakan itu. Ini memberi kemampuan lebih pada lulusan.

Bagaimana UNJ merespons kebijakan tersebut?