IPDN Wisuda 1.404 Lulusan 2026, Mendagri Minta Perkuat Birokrasi Nasional

JAKARTA – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mewisuda sebanyak 1.404 mahasiswa pada Sidang Senat Terbuka IPDN dalam rangka Wisuda Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Program Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, dan Program Doktor Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2025/2026. Prosesi wisuda berlangsung di Gedung Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (26/7).

Jumlah wisudawan terdiri atas 45 lulusan Program Doktor Ilmu Pemerintahan, 73 Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, 1.204 Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, serta 82 lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan. Para lulusan diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kompetensi akademik dan profesional yang diperoleh selama menempuh pendidikan di IPDN.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengatakan momen wisuda tidak hanya menjadi kebanggaan bagi para wisudawan, tetapi juga bagi IPDN dan negara. Menurutnya, keberhasilan IPDN mencetak lulusan dari berbagai jenjang pendidikan menunjukkan keberhasilan lembaga tersebut melahirkan ilmuwan di bidang pemerintahan.

"Tentu ini juga membahagiakan bagi negara, kenapa? Karena telah lahir para pemikir-pemikir di bidang ilmu pemerintahan dengan berbagai jenjang tingkatan S1, S2, dan S3," ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan wisuda menjadi tonggak penting yang mengantarkan mahasiswa magister, doktor, maupun praja IPDN menjadi ilmuwan di bidang pemerintahan. Ia menilai profesi di bidang pemerintahan harus dibangun di atas landasan ilmu pengetahuan yang kuat agar setiap kebijakan dapat disusun secara tepat.

Menurut Mendagri, suatu profesi harus memiliki disiplin ilmu yang diakui, ditempuh melalui proses pendidikan yang memadai, memiliki kode etik, serta berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, ilmu pemerintahan menjadi fondasi utama bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

Mendagri menegaskan penguasaan ilmu pengetahuan menjadi pembeda antara pengambilan kebijakan yang berbasis kajian ilmiah dengan keputusan yang hanya mengandalkan intuisi. Lulusan IPDN pun dibekali kemampuan berpikir ilmiah agar mampu menyusun kebijakan publik berdasarkan teori, data, dan metodologi yang tepat.

"Tapi saya harus ingatkan, terutama untuk teman-teman yang S2, S3. Beda S1, S2, S3 adalah kemampuan mindset, merubah cara berpikir, cara berpikir ilmiah yang lebih kompleks," tegas Mendagri.

Selain itu, Mendagri mengingatkan para sarjana atau purna IPDN bahwa wisuda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal pengabdian sebagai aparatur sipil negara (ASN). Para lulusan akan mengemban tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui birokrasi pemerintahan.

"Dengan menjadi sarjana dan Insyaallah enggak lama lagi juga dilantik [menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil]. Maka adik-adik akan memulai hidup yang baru, hidup di birokrasi pemerintahan," katanya.

Mendagri berharap seluruh lulusan IPDN mampu mengabdikan ilmu yang diperoleh selama masa pendidikan untuk memperkuat birokrasi pemerintahan Indonesia. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas serta nama baik hingga akhir masa pengabdian sebagai aparatur negara.

"Kita harapkan juga 1.204 yang lulus ini juga nanti mengakhiri semua kariernya dalam keadaan yang baik dan nama yang baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan kepada kita semua. Kepada para wisudawan, selamat telah wisuda hari ini. Selamat menjadi seorang ilmuwan," pungkas Mendagri.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Rektor IPDN Halilul Khairi, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang, civitas academica IPDN, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.