Istana: 16 Ribu Sekolah Direnovasi dengan Anggaran Rp17 Triliun

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan sekitar 16 ribu sekolah telah direnovasi sepanjang 2025 dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun yang diwadahi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar 17 triliun, diwadahi oleh Mendikdasmen," ujar Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2).

Dia menjelaskan, renovasi tersebut dilakukan untuk menanggulangi persoalan sekolah rusak yang telah berlangsung sejak lama.

Meski kewenangan pengelolaan sekolah berada pada pemerintah daerah, pemerintah pusat melakukan intervensi percepatan perbaikan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi, SMA itu kewenangan gubernur, SD dan SMP itu kewenangan bupati dan wali kota. Tapi, zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi," kata dia.

Selain renovasi, lanjut Teddy, pemerintah juga melanjutkan berbagai program pendidikan yang telah berjalan pada periode sebelumnya. Program seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar tetap berjalan.

Pemerintah juga menambah program sekolah rakyat untuk menjangkau anak-anak yang tidak bersekolah, putus sekolah, atau belum pernah mengenyam pendidikan.

Dalam satu tahun terakhir, program tersebut telah menjangkau hampir 16.000 hingga 22.000 siswa di 166 sekolah, dan tahun ini direncanakan pembangunan tambahan 100 sekolah.

Di bidang pembelajaran digital, ucapnya, pemerintah mendistribusikan 280.000 unit televisi digital pada 280.000 sekolah sepanjang 2025 dan akan meningkatkan jumlahnya pada tahun ini.

"Belum lagi nanti ada sekolah Garuda, ada sekolah terintegrasi, ada pembangunan kampus-kampus baru yang Pak Presiden ingin buat, sedang berjalan," ujarnya.

Di sisi kesejahteraan guru, pemerintah menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu, yang disebut Teddy sebagai kenaikan pertama dalam 20 tahun terakhir. Tunjangan guru non-ASN juga meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.

Selain itu, mekanisme penyaluran tunjangan yang sebelumnya melalui transfer ke daerah setiap tiga bulan, kini diubah menjadi penyaluran langsung ke guru setiap bulan sesuai instruksi Presiden.

"Jadi, saya mau sampaikan, tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah," kata Seskab.

Terkait isu pengurangan anggaran pendidikan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Teddy menyatakan anggaran pendidikan telah disepakati bersama DPR dan pemerintah pada tahun sebelumnya untuk digunakan pada 2026, termasuk peruntukannya.