DPRD DKI Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pengurus RT

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada 5 ahli waris pengurus RT di wilayah DKI Jakarta.

Santunan kematian secara simbolis diserahkan langsung Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin didampingi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Deny Yusyulian di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Deny mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya garda terdepan pelayan masyarakat yaitu para ketua RT/RW dan pengurus RT/RW di wilayah DKI Jakarta.

"Semoga amal ibadah beliau semasa berbakti untuk masyarakat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa," kata Deny.

Deny juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta atas dukungannya terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Bentuk konkret yang telah direalisasikan untuk ketua RT dan ketua RW, sektor pekerja sosial dan keagamaan, serta sektor pekerja seni budaya telah dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan melalui penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.

Deny mengungkapkan, di tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta telah menyalurkan santunan Jaminan Kematian total sebesar Rp 3,4 miliar kepada 83 ahli waris untuk Ketua RT dan Ketua RW yang telah meninggal dunia di wilayah DKI Jakarta.

Ia menambahkan, kolaborasi dan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan DPRD Provinsi DKI Jakarta terus dilaksanakan dalam rangka menekan angka kemiskinan di wilayah DKI Jakarta.

Salah satunya, dengan memberikan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan kota di wilayah DKI Jakarta.

Sementara Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan, pemberian santunan Jaminan Kematian kepada pengurus RT/RW merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan perhatian kepada seluruh warga khususnya di DKI Jakarta.

"Sebanyak 29 ribu lebih perangkat RT/RW berdedikasi membantu kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Pemerintah memberikan apresiasi dengan bentuk program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Khoirudin menegaskan akan mendukung perlindungan kepada pekerja rentan kota di wilayah DKI Jakarta melalui program manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini tentu akan didorong apalagi untuk mensejahterakan masyarakat terutama bagi mitra Pemprov DKI Jakarta, seperti Dasawisma, LMK, Jumantik, PKK, FKDM, dan kader Posyandu.

Tentunya bertujuan agar peran Pemerintah dapat langsung dirasakan oleh masyarakat khususnya di wilayah DKI Jakarta.

"Kita bersama-sama akan melindungi mitra Pemerintah sebagai garda terdepan dalam pemberian layanan kepada masyarakat dengan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.

Pada Kesempatan berbeda, Dewi Mulya Sari Selaku Kepala Kantor Cabang Jakarta Pulo Gebang mengatakan turut berduka atas meninggalnya pengurus RT/RW di wilayah DKI Jakarta.

Dewi mengimbau para pekerja baik penerima upah (formal) maupun bukan penerima upah (informal) untuk memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari risiko pekerjaan dan risiko sosial yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.

"Manfaatnyayang besar dan iuran yang relatif murah yaitu 16.800/bulan untuk perlindungan programJaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) sehingga aman dan tenang apabila terjadi risiko diatas,” katanya.

Manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan tersebut diharapkan mampu menjaga pekerja dan keluarganya tetap hidup layak dan tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan demi terciptanya #KerjaKerasBebasCemas.