APBD Tetap Aman di Tengah Tekanan, DPRD-Pemprov Kompak Jaga Program Prioritas Jakarta

JAKARTA - Stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tetap terjaga di tengah berbagai tekanan fiskal. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI dinilai berhasil menjaga keberlanjutan program prioritas.

Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari dukungan kuat legislatif. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor utama dalam menjaga arah pembangunan tetap konsisten.

Menurutnya, kerja sama yang solid memungkinkan berbagai program strategis tetap berjalan. Hal ini termasuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika nasional.

"Tidak mungkin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja tanpa dukungan kuat dari DPRD," ujarnya.

Ia mencontohkan capaian pertumbuhan ekonomi Jakarta yang mencapai 5,21 persen. Angka tersebut melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen, menunjukkan daya tahan ekonomi ibu kota.

Selain itu, Pemprov DKI bersama DPRD juga mampu menjaga APBD tetap berjalan sesuai target. Hal ini terjadi meski ada tantangan berupa pengurangan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Dalam kondisi tersebut, berbagai program prioritas tetap dipertahankan. Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga bantuan sosial tetap berjalan.

Gubernur Pramono menyebut keberhasilan ini sebagai hasil kerja kolektif. Ia menilai kolaborasi yang baik mampu menjaga keberlanjutan kebijakan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Alhamdulillah, kita dapat melalui masa yang tidak mudah, dan APBD tetap berjalan sesuai target," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menilai hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif turut dirasakan masyarakat. Kondisi tersebut menciptakan suasana yang kondusif dalam pembangunan kota.

Ia menekankan pentingnya menjaga produktivitas dalam pelayanan publik. DPRD juga terus mengawal implementasi kebijakan strategis, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang kekhususan Jakarta.

Selain fokus pada regulasi, DPRD juga memberi perhatian pada isu ketahanan pangan. Jakarta sebagai kota tanpa basis produksi pangan dinilai perlu memastikan pasokan tetap stabil.

"Kita harus memastikan ketahanan pangan tetap terjaga agar masyarakat tidak terdampak gejolak global," ujarnya.

DPRD juga terus mendorong pembentukan peraturan daerah strategis. Tujuannya agar kewenangan pembangunan tetap berada di pemerintah daerah.