DKI Beri Jatah Pangan ke Kelompok Tertentu

JAKARTA - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta berkomitmen mengendalikan harga dan ketersediaan stok pangan menjelang Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru). "Kami menyiapkan beberapa langkah antisipasi untuk menjaga kestabilan harga pangan," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta, Suharini Eliawati, di Jakarta, Minggu (11/12).

Langkah-langkah tersebut, antara lain menyediakan dan mendistribusikan bahan pangan untuk kelompok masyarakat tertentu. Yang dimaksud adalah penerima Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Lansia Jakarta, dan Kartu Penyandang Disabilitas dengan target sebanyak 1,1 juta orang.

Dalam program ini, masyarakat cukup menyiapkan uang sebesar 126.000 untuk membeli paket beras 5 kg, daging sapi 1 kg, daging ayam 1 kg, telur 1 tray, susu 24 kotak dan ikan kembung 1 kg. Suharini juga mengadakan bazar pangan keliling di kantor wali kota/bupati administrasi, kecamatan, kelurahan, dan rumah susun (rusun).

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan bahan pangan dalam bentuk paket sehingga harga menjadi lebih ekonomis. Ini bisa didapat di gerai pangan Pasar Jaya. Ada pula pendistribusian beras medium Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga kepada pedagang seharga 8.900 ribu/kg.

"Kenaikan harga cabai tidak hanya disebabkan naiknya permintaan, tetapi juga peningkatan biaya produksi. Kondisi musim hujan meningkatkan biaya ongkos petik cabai dan pemeliharaan hama penyakit," tuturnya.

Lahan Terbatas

Menurut Suharini, tantangan DKI Jakarta adalah keterbatasan lahan produksi pangan. Untuk menghadapi itu, Pemprov DKI Jakarta mengembangkan pertanian berbasis ruang seperti rumah susun, lahan kosong, lahan pekarangan, gang perkampungan, dan sekolah, kemudian ruang gedung, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), dan lahan laut.

Sampai dengan 6 Desember, telah dilakukan penyaluran bibit tanaman produktif sebanyak 3.100.940, termasuk bibit cabai. Masyarakat Jakarta dapat mengajukan permohonan bibit tanaman secara pribadi maupun kelompok melalui openstreetmap.id/dkpkp atau mendatangi 14 lokasi kebun bibit dan Balai Penyuluh Pertanian.

Dikonfirmasi terpisah, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, minta Provinsi DKI Jakarta menjaga distribusi pangan berjalan baik. Ini terutama pasokan dari luar DKI. "Ini perlu dipastikan pemerintah DKI," ujar Badiul.Menurut Badiul, pangan yang sudah didistribusikan harus dipastikanharganya terjangkau masyarakat.

"Jangan sampai barang ada, tapi harganya tinggi. Itu akan berdampak ke mana-mana. Dua poin itu penting diperhatikan Pemprov DKI agar stabilitas pangan terjaga," ujar Badiul. Untuk pengawasan, DinasKetahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta mesti melakukan koordinasi dengan baik.

"Karena dari pengalaman beberapa kemarin ketika terjadi lonjakan harga pangan koordinasinya lemah. Dinas-dinas daerah perlu koordinasi secara lebih baik," tutur Badiul. Menurut Badiul, selama ini operasi pasar menjadi pilihan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga.

"Harus betul-betul ada perhitungan yang baik agar operasi pasar tidak sia-sia. Itu salah satu alternatif Pemprov DKI," jelas Badiul. Sebelumnya, Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti, minta Provinsi DKI Jakarta menjaga stok kebutuhan pokok agar stabilitas harga dan inflasi tidak meningkat.