Bima Arya Ungkap Kunci Percepatan Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Keselarasan visi dan program dinilai menjadi kunci agar kebijakan Presiden dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Bima saat menghadiri acara 2 Tahun Prabowo-Gibran: Rapor untuk Rakyat di Universitas Tarumanagara, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Ia menilai pemerintah pusat dan daerah perlu bergerak dalam arah yang sama agar berbagai program pembangunan dapat berjalan selaras dan saling mendukung.

"Enggak mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau masing-masing berbeda. Nomor utama yang paling penting adalah bagaimana kita harus bergerak bersama membangun narasi dan orkestrasi menuju 2045," ujar Bima.

Bima menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pemerintah daerah agar kebijakan dan program pembangunan sejalan dengan prioritas nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan retret kepala daerah, pembinaan, serta koordinasi berkelanjutan untuk memperkuat kesamaan visi dalam menjalankan pemerintahan.

Menurutnya, keselarasan kebijakan harus diikuti dengan pelaksanaan program yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Kepala daerah perlu memahami karakteristik wilayahnya agar kebijakan yang diterapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

Pengembangan ekonomi daerah, lanjut Bima, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sektor unggulan seperti pangan, perdagangan, dan jasa. Pemerintah daerah juga perlu membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan kegiatan produksi dan konsumsi sehingga menciptakan nilai tambah serta membuka lapangan kerja.

"Economic growth is not only about government spending, bukan. Bukan hanya membelanjakan uang negara saja, bukan. Pertumbuhan ekonomi adalah produksi. Pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi. Pertumbuhan ekonomi adalah membawa ekosistem," tegasnya.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Kemendagri turut mengawal pengendalian inflasi melalui koordinasi rutin bersama pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan yang memengaruhi harga barang kebutuhan masyarakat, terutama terkait produksi dan distribusi.

Koordinasi tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dengan pengendalian inflasi yang berjalan efektif, aktivitas ekonomi daerah diharapkan tetap terjaga dan mampu mendukung pertumbuhan nasional.

Bima juga menekankan pentingnya menyesuaikan program prioritas Presiden dengan kebutuhan serta potensi wilayah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, perlu didukung ketersediaan pasokan pangan yang memadai agar pelaksanaannya berjalan lancar sekaligus membuka peluang bagi produsen lokal.

Sementara itu, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan sumber daya setempat. Dengan pendekatan tersebut, program nasional diharapkan tidak hanya memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga menggerakkan kegiatan ekonomi di tingkat lokal.

Sinkronisasi pusat dan daerah juga diperlukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang didorong ialah integrasi data kependudukan lintas kementerian dan lembaga serta pengembangan identitas kependudukan tunggal.

Integrasi tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah, termasuk jaminan kesehatan, bantuan sosial, dan pendidikan. Keselarasan sistem data juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelayanan serta mendukung pelaksanaan program pemerintah secara lebih tepat sasaran.

Bima turut mendorong pemerintah daerah saling berbagi pengalaman dan mengadopsi inovasi yang terbukti bermanfaat sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Ia mencontohkan penerapan sistem split bill di Kota Medan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah serta pengolahan sampah menjadi energi di sejumlah kota.

Berbagai inovasi tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan tidak berjalan sendiri, melainkan membangun kerja sama dan menjadikan praktik baik dari daerah lain sebagai referensi untuk meningkatkan kinerja.

"Kota-kota di Indonesia harus terus bergerak menuju kota masa depan, saling menginspirasi, dan saling berbagi dengan semangat efisiensi untuk menuju Indonesia Emas 2045," tandas Bima.