Lippo Village Tangerang Digeruduk Warga Menuntut Transparansi

TANGERANG – Para penghuni Kawasan Lippo Village, Tangerang, menggeruduk kantor pengembang tersebut di halaman Gedung Menara Matahari, Rabu (28/10).

Mereka menuntut transparansi alias kejelasan berbagai persoalan terkait masalah rumah seperti Akte Jual Beli, Iuran Pemeliharaan Keamanan dan Lingkungan (IPKL), serta beberapa persoalan lain.

Secara inti mereka mununtut kejelasan dan pertanyaan mengapa Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang mereka sebut sebagai “tanah negara” dan fasilitas umum, tapi belum diserahkan kepada pemkab Tangerang, meski sudah 30 tahunan.

Kemudian terkait Akte Jual Beli (AJB), warga pembeli hanya memegang PPPU (Penegasan dan Persetujuan Pemilikan Unit). Mereka menandaskan ini bukan tanda sebagai pemegang hak atau pemilik rumah. Pengembang tidak melakukan AJB selama bertahun-tahun. Ini jelas merugikan hak konsumen.

Selanjutnya, masalah IPKL, kenaikan tidak pernah dikonsultasikan kepada warga. Warga hanya taken for granted (menerima begitu saja) besaran kenaikan yang ditentukan sepihak oleh pengembang. Tidak jelas alasan kenaikan karena tidak ada fasilitas yang diperbarui seperti jumlah sekuriti, atau tukang bersih-bersih, dan fasilitas lain. Ketika warga mempertanyakan besaran IPKL melalui email sama sekali tidak digubris, tidak pernah ada jawaban.

Mereka mengingatkan, terkait IPKL ini, warga bertahun-tahun membayar kepada pengelola (TMD) tanpa pernah ada perjanjian/kontrak. Para pengunjuk rasa mengingatkan, pengelola yang selama ini memunggut uang IPKL tidak memiliki legal standing. Warga menuntut transparansi karena selama ini membayar tanpa tahu uang tersebut untuk apa.

Mestinya, uang iuran dari warga dipergunakan demi kepentingan warga, bukan untuk bisnis atau keuntungan suatu kelompok/perusahaan.

Dalam aksi tersebut, puluhan warga menuntut bernegosiasi dengan manajemen Lippo Village, namun ditolak. Humas TMD (yang mengelola Kawasan), Paulus minta tujuh wakil untuk berdialog di dalam. Warga menginginkan ada wartawan dalam dialog tersebut, tetapi Paulus menolak. Demikian juga warga menolak kalau tanpa wartawan. “Apa yang ditakutkan kalau ada wartawan. Ini bukti tidak transparan,” teriak salah satu demonstran, Tatik. Menurut Ketua RT ini, wartawan adalah manusia biasa.

Sebelumnya, Paulus minta aspirasi tertulis yang telah disiapkan dan akan dijawab dalam 14 hari kerja. Pengunjuk rasa menolak. Paulus lalu mengusulkan 7 hari. Warga tetap menolak. “Ini jawaban template setiap kali unjuk rasa,” teriak pengunjuk rasa lain, sebut saja Alpinosta. “Kalau begitu, akan kami jawab secepat-cepatnya,” potong Paulus. Menurut warga, ini jawaban tambah tidak jelas, berapa hari yang disebut secepat-cepatnya.

Warga juga mengeluh, setiap keluhan melalui email tidak pernah direspons TMD.Demonstrans juga minta berdialog dengan pengembang bukan humas TMD, yang tidak bisa memutuskan apa-apa. Sampai berita ini diturunkan tarik-menarik soal negosiasi masih berlangsung.