Kejar Ketahanan Energi, RI Terhambat Biaya dan Regulasi PLTS

Pengembangan PLTS dapat mendiversifikasi pasokan listrik dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta sumber yang bergantung pada kondisi air.

Purbalingga - Indonesia perlu mempercepat diversifikasi energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan penguatan cadangan penyangga energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor serta mengantisipasi gangguan pasokan dan gejolak harga energi global.

Namun, ambisi memperbesar pemanfaatan energi surya masih menghadapi tantangan biaya pembangkitan, perizinan, dan kesiapan industri domestik. Tanpa pembenahan kebijakan dan infrastruktur pendukung, potensi energi terbarukan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berisiko tidak optimal.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemangku kepentingan Unggul Priyanto mengatakan diversifikasi sumber energi dibutuhkan untuk menjaga keandalan pasokan listrik nasional, terutama ketika produksi dan distribusi energi menghadapi gangguan.

“Intinya, kebijakan energi nasional ini untuk menciptakan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan energi nasional,” kata Unggul, sebagaimana diberitakan Antara di Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa (27/10).

Ia menjelaskan ketergantungan terhadap satu jenis sumber energi dapat meningkatkan kerentanan sistem kelistrikan. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA), misalnya, dapat mengalami penurunan produksi ketika kemarau mengurangi debit air. Sementara itu, pengangkutan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di sejumlah daerah dapat terganggu oleh kondisi sungai.

“Memang tidak ada satu sumber energi yang bisa berdiri sendiri. Semua saling membutuhkan,” katanya.

Menurut Unggul, pengembangan PLTS dapat memperluas sumber pasokan listrik sehingga sistem kelistrikan tidak sepenuhnya bergantung pada pembangkit berbahan bakar fosil maupun sumber energi yang dipengaruhi kondisi hidrologi.

Ia menyebut rencana pengembangan PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW) sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan pemanfaatan energi nonfosil. Meski demikian, produksi listrik tenaga surya bergantung pada sinar matahari dan tidak berlangsung pada malam hari. Karena itu, integrasinya harus didukung pengelolaan jaringan yang mampu menyeimbangkan pasokan dari berbagai jenis pembangkit.

Hambatan Biaya dan Regulasi

Dari sisi ekonomi, Studi Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Indef, SYSTEMIQ, dan Energy Transitions Commission menilai percepatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang kompetitif bagi industri serta reformasi kebijakan kelistrikan diperlukan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Elektrifikasi berbasis energi terbarukan juga berpotensi menekan biaya listrik, menghemat subsidi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi impor bahan bakar fosil.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo mengatakan pembangunan PLTS relatif lebih cepat dibandingkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). PLTS untuk industri dapat dibangun dalam dua hingga enam bulan, sedangkan PLTS yang terhubung ke jaringan membutuhkan enam bulan hingga dua tahun. Adapun pembangunan PLTU dapat memerlukan empat hingga enam tahun.

Seiring pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi, permintaan listrik diproyeksikan meningkat dari 440 terawatt-jam (TWh) pada 2025 menjadi 695 TWh pada 2035. Dalam skenario elektrifikasi tinggi, kebutuhan listrik bahkan diperkirakan mencapai 855 TWh pada 2035.

Meski demikian, pengembangan PLTS masih terkendala biaya. Studi tersebut mencatat biaya pembangkitan PLTS skala besar di Indonesia mencapai 5–10 sen dollar AS per kilowatt-jam, lebih tinggi dibandingkan India yang sekitar 3,7 sen dollar AS.

“Biaya lahan, biaya interkoneksi, serta proses perizinan turut mempengaruhi kesenjangan ini. Selain itu, persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang belum selaras dengan kesiapan industri dapat meningkatkan biaya komponen dan menghambat percepatan pembangunan PLTS,” kata Deon.