Transisi Energi Terancam Mandek, CORE Desak Investasi Hijau Terukur

JAKARTA – Skema investasi hijau yang jelas dan terukur sangat diperlukan untuk mendukung langkah investasi hijau dan transisi energi konvensional berbasis batu bara ke energi bersih di Indonesia.

“Perlu ada skema bagaimana supaya investasi awal yang relatif memang cukup costly di energi hijau ini bisa kemudian ada yang menyerapnya,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Indonesia Mohammad Faisal saat dihubungi di Jakarta, Senin (14/9).

Menurut Faisal, pembangkit listrik berbasis energi hijau seperti surya dan panas bumi (geothermal) memang membutuhkan nilai investasi yang cukup besar di awal.

Namun, sektor ini dinilai cukup menjanjikan dari sisi bisnis secara jangka panjang, terlebih jika PT PLN (Persero) dapat ikut andil untuk meningkatkan pengembangan dan penyerapan listrik dari energi hijau ini.

“Bagaimana supaya mengakomodasi dari sumber energinya yang hijau ini, entah itu surya ataupun geotermal dan lain-lain, untuk masuk ke dalam grid-nya PLN, dan kemudian dari masalah keluaran daripada energi listriknya lebih kompetitif,” kata Faisal.

“Investasi awal yang mahal ini perlu ada diakomodasi dengan satu skema pembiayaan, termasuk juga bagaimana mengatasi concern daripada PLN terhadap tarif listriknya kalau kemudian ini masuk ke dalam grid,” ujarnya menambahkan.

Oleh karena itu, Faisal menilai perlu adanya intervensi dari pemerintah terkait insentif dan disinsentif, serta koordinasi antara para pemangku kepentingan terkait agar transisi menuju energi hijau bisa berjalan mulus, berkelanjutan, dan menguntungkan.

“Memang tidak bisa buru-buru (transisi energi) karena kita tidak bisa lepas dari fakta bahwa saat ini, yang paling murah dan paling sesuai dengan daya beli daripada masyarakat sekarang adalah memang batubara,” kata Faisal.

“Nah jadi pelan-pelan, dan harus ada skema transisi yang cocok dan konsisten ke depannya. Jadi, titik-titik kritis tadi itu harus diatasi bottleneck-bottleneck di antara berbagai macam stakeholder yang terkait,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, pemerintah Indonesia menargetkan mobilisasi investasi hijau sebesar 2 miliar dolar AS (sekitar Rp30-an triliun) hingga tahun 2030 melalui inisiatif Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026-2030.

Di sisi lain, pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru juga menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi surya (PLTS) hingga 100 GW.

Ini merupakan langkah strategis Indonesia guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendukung target ambisius 100 persen listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.