Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pemerintah Harus Perkuat Perlindungan Pekerja Lokal

17 Senin, 14 Sep 2026, 01:00 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Pemerintah Harus Perkuat Perlindungan Pekerja Lokal Pemerintah Harus Perkuat Perlindungan Pekerja Lokal Doc: ANTARA/Andri SaputraT
Ket. Sejumlah pekerja pertambangan usai bekerja di Kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Desa Lelilef, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, baru-baru ini.

Jakarta – Pemerintah perlu memperkuat perlindungan pekerja lokal di tengah kemudahan perizinan tenaga kerja asing (TKA). Penyederhanaan perizinan penting untuk memberikan kepastian investasi, tetapi tidak boleh mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

Dikutip dari Antara, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman mengingatkan agar kemudahan perizinan TKA tetap disertai labour-market test dan pengawasan ketat, terutama untuk posisi yang kompetensinya telah tersedia di dalam negeri.

“Yang dipangkas seharusnya birokrasi, bukan perlindungan pekerja domestik,” kata Rizal di Jakarta.

Pemerintah sebelumnya memangkas proses perizinan TKA menjadi maksimal lima hari melalui integrasi sistem Online Single Submission (OSS) sebagai pintu masuk tunggal. Integrasi layanan tersebut direncanakan mulai diterapkan pada akhir September 2026.

Rizal menilai kemudahan perizinan TKA penting untuk memberikan kepastian investasi. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh berubah menjadi pelonggaran pasar kerja.

Menurut dia, TKA seharusnya masuk untuk mengisi posisi yang benar-benar mengalami kesenjangan keterampilan (skill gap), terutama di sektor teknologi tinggi, hilirisasi, energi, digital, dan engineering.

“Prinsipnya adalah komplementer, bukan substitusi bagi tenaga kerja lokal,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya transfer keahlian yang terukur, bukan sekadar administratif. Setiap TKA, menurut dia, perlu memiliki pendamping lokal, target kompetensi, dan batas waktu alih pengetahuan.

“Ukuran suksesnya bukan izin makin cepat, tetapi pekerja Indonesia makin mampu menggantikan peran TKA,” kata Rizal.

Transfer Pengetahuan

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal juga meminta pemerintah mengevaluasi transfer pengetahuan dan teknologi dari TKA kepada tenaga kerja lokal seiring penyederhanaan perizinan.

“Harus ada mekanisme supervisi dan pemantauan serta evaluasi terhadap investasi dari waktu ke waktu, sejauh mana transfer teknologi itu sudah dilakukan dengan masuknya tenaga kerja asing,” kata Faisal.

Faisal menilai keberadaan TKA dapat mendukung investasi asing langsung (FDI), tetapi investasi tersebut tidak semestinya hanya membawa modal. Investasi juga harus menciptakan pembelajaran dan transfer teknologi kepada tenaga kerja Indonesia.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail

Grammy Awards 2027 Umumkan Daftar Nominasi

51 menit yang lalu | Ilham Sudrajat

Rona
Grammy Awards 2027 Umumkan ...
Luar Negeri
Usai Dimakzulkan, Presiden ...
Nasional
Pemerintah Perkuat Gemarika...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +