Pemprov Jakarta Janji Optimalisasi APBD untuk Warga

JAKARTA – Seperti pemda-pemda lain, selalu berjanji anggaran sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Begitu pula yang dijanjikan Sekda Jakarta, Uus Kuswanto. “Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2026 untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” jelas Uus.

Keperluan tersebut antara lain pengendalian banjir, pengelolaan sampah, transportasi publik, subsidi pangan, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak anak. Sekretaris Daerah Uus Kuswanto, menyatakan ini dalam Rapat Paripurna DPRD Jakarta, Kamis (3/9). Uus mewakili Gubernur Jakarta, Pramono Anung.

Dalam rapat tersebut, Uus menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Jakarta Tahun Anggaran 2026. Ada juga Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Menurutnya, eksekutif sependapat dengan Fraksi PKS, Nasdem, dan Golkar terkait penyerapan belanja daerah. Ini untuk mendorong optimalisasi penyerapan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan program berjalan sesuai dengan jadwal.

Dalam penanganan banjir, Pemprov memperkuat penyusunan peta prioritas serta sistem informasi berbasis spasial dan terintegrasi. Penanganan diarahkan berdasarkan tingkat risiko, kondisi infrastruktur, frekuensi, dampak genangan, dan kebutuhan tiap-tiap wilayah.

“Pemprov Jakarta juga memastikan pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan pompa pengendali banjir dilakukan secara intensif di seluruh wilayah kota. Kesiapan pompa juga dipantau selama 24 jam melalui Command Center,” ucap Uus.

Pengawasan saluran drainase dan pintu air juga dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi sampah atau sedimen yang dapat menghambat aliran air. Sedangkan terkait sektor persampahan, Pemprov telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026.

Isinya tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Kebijakan tersebut antara lain diarahkan optimalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Selain itu, juga peningkatan kapasitas RDF Bantargebang dan RDF Rorotan. Kemudian, penindakan terhadap TPS maupun TPA ilegal.

Di sektor transportasi, pengembangan layanan publik tetap mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat. Penyesuaian tarif Transjakarta akan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berdasarkan kajian komprehensif.

“Di sisi lain, layanan Transjakarta terus diperluas. Salah satunya melalui pembukaan layanan Transjabodetabek,” tambah Sekda.

Pemprov Jakarta juga terus memonitor penyusunan kajian serta dasar hukum mengenai transportasi laut Transjakarta. Harapannya, agar target operasional tahun depan dapat terwujud tepat waktu, tanpa mengabaikan aspek keselamatan pelayaran.

Pemprov juga mempertahankan dukungan pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga Jakarta untuk mendukung cakupan kesehatan semesta. Penyaluran bantuan sosial menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipadankan dengan berbagai sumber data untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan mencegah duplikasi, terus dijalankan.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan melalui peningkatan kepatuhan, perluasan basis penerimaan, serta penutupan celah kebocoran tanpa semata-mata menambah beban pajak rakyat.

Lebih jauh Uus menekankan, di sisi belanja, kenaikan alokasi anggaran antara lain diarahkan untuk pemenuhan Upah Minimum Provinsi (UMP), belanja subsidi pangan, dan penyesuaian harga BBM.