KLH Bertindak Tegas! 21 Perusahaan Terseret Penegakan Hukum Kasus Karhutla
📅 Kamis, 03 Sep 2026, 00:14 WIB | Oleh: Marcellus Widiarto
Doc: Antara foto
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah melakukan penegakan hukum dan memasang segel plang pengawasan terhadap 21 badan usaha di tujuh provinsi dengan area luas lahan terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 11.404,69 hektare (ha).
Menjawab pertanyaan lewat aplikasi pesan diterima di Jakarta, Rabu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Rizal Irawan menyebut penegakan hukum lingkungan hidup 21 badan usaha di tujuh provinsi di Pulau Kalimantan dan Sumatera.
"Seluruh badan usaha/perusahaan tersebut sedang dalam proses verifikasi lapangan dan/atau pemasangan plang pengawasan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)," kata Deputi Gakkum KLH/BPLH Rizal.
Dalam data KLH/BPLH memperlihatkan terdapat tujuh perusahaan yang sedang menjalani penegakan hukum di Kalimantan Barat dengan total luasan 3.760,03 hektare (ha), Sumatera Selatan empat perusahaan dengan luasan 727,77 ha, Kalimantan Selatan empat perusahaan dengan luasan 6.595,15 ha, Kalimantan Tengah tiga badan usaha 95,20 ha, Kalimantan Timur satu perusahaan 5,01 ha, Lampung satu perusahaan 202,73 ha dan Riau dengan satu badan usaha dengan total luasan terbakar 11,91 ha.
Dia menjelaskan bahwa Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh Jumhur Hidayat telah mengirimkan surat 2.226 perusahaan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memadai, sarana dan prasarana cukup serta rencana kegiatan penanggulangan apabila terjadi karhutla.
Terkait penanggulangan kabut asap lintas batas, dia menjelaskan bahwa Menteri LH Jumhur telah menghadiri Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution, Bali pada 9 Juli 2026 yg dihadiri bersama Menteri LH Malaysia, Wamen LH Singapura, serta pejabat setingkat deputi/dirjen negara ASEAN lain.
"ASEAN menegaskan kembali komitmen pelaksanaan AATHP (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) dan target Transboundary Haze-Free ASEAN 2030. Pertemuan dipimpin Indonesia dan didahului 27th TWG," demikian Rizal Irawan.
Like, Share, Comment:
Ratusan Petani Tebu Gelar Aksi Dekat Istana Negara, Tuntut Kenaikan HPP dan Hapus HET Gula
02 Sep 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!