Mikrotrans Didorong Masuk Permukiman Padat, DPRD DKI Soroti Akses Warga

JAKARTA - Warga yang tinggal di dalam gang dan kawasan permukiman padat masih menghadapi keterbatasan akses menuju layanan transportasi publik. Sebagian warga harus berjalan kaki cukup jauh atau menggunakan sepeda motor hanya untuk mencapai halte maupun jalan utama yang dilalui angkutan umum.

Kondisi tersebut dinilai membuat akses transportasi publik di Jakarta belum sepenuhnya merata. Selain menambah beban perjalanan harian, jarak menuju layanan transportasi juga dapat mendorong masyarakat menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan jarak pendek.

Karena itu, layanan Mikrotrans didorong untuk masuk lebih jauh ke kantong-kantong permukiman warga. Perluasan jangkauan tersebut diharapkan membuat masyarakat dapat memperoleh akses transportasi publik dari lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ade Suherman mengatakan, perluasan layanan Mikrotrans dapat membantu mengurangi ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi. Terutama bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi untuk perjalanan jarak pendek dari rumah menuju jalan utama.

"Jangan sampai warga harus naik motor hanya untuk mencapai jalan utama," ujar Ade di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Ade, persoalan transportasi di Jakarta tidak hanya berkaitan dengan jumlah armada yang tersedia. Kedekatan antara layanan transportasi publik dan tempat tinggal warga juga menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat dapat menggunakan transportasi umum dengan mudah.

Karena itu, kawasan perkampungan padat yang berada jauh dari koridor transportasi utama perlu mendapat perhatian dalam penataan trayek. Evaluasi terhadap jaringan angkutan lingkungan dinilai dapat membantu menemukan wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses.

Ade meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama PT Transjakarta mengevaluasi trayek Mikrotrans yang sudah beroperasi. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk menambah rute yang menjangkau kawasan perumahan dan perkampungan padat.

Penambahan rute lingkungan tetap perlu mempertimbangkan kondisi jalan yang dilalui kendaraan. Selain itu, kapasitas kendaraan dan keselamatan pengguna jalan juga harus menjadi pertimbangan sebelum trayek baru diterapkan.

"Penambahan trayek harus memperhatikan tonase, ukuran kendaraan, dan keselamatan," tegas dia.

Tidak hanya menambah rute, Ade juga mengusulkan penyediaan titik jemput atau halte mikro di kawasan permukiman. Penentuan lokasi titik jemput tersebut dapat dilakukan dengan berkoordinasi bersama pengurus RT dan RW agar keberadaannya tidak mengganggu aktivitas warga maupun arus lalu lintas lokal.

Menurutnya, koordinasi dengan lingkungan setempat penting karena setiap kawasan permukiman memiliki kondisi jalan dan aktivitas masyarakat yang berbeda. Penempatan titik jemput yang tepat dapat membuat layanan Mikrotrans lebih mudah dijangkau tanpa menimbulkan persoalan baru di lingkungan sekitar.

Dari sisi pembayaran, sistem layanan tetap dapat terintegrasi dengan JakLingko. Dengan sistem tersebut, warga yang tinggal di kawasan permukiman maupun wilayah pinggiran tetap dapat menikmati layanan transportasi dengan skema tarif yang terintegrasi.

Ade menilai perluasan layanan Mikrotrans juga dapat membantu menekan penggunaan kendaraan pribadi. Warga tidak perlu selalu menggunakan sepeda motor hanya untuk menuju jalan utama sebelum berganti ke transportasi publik.