Ribuan Massa Kepung Parlemen, Desak Perampasan Aset hingga Hukuman Mati Koruptor

Provokator

Aksi demonstrasi pada Kamis berlangsung setahun setelah demonstrasi nasional di berbagai wilayah Indonesia berubah menjadi kerusuhan yang menyebabkan belasan orang tewas dan ribuan lainnya ditangkap.

Kerusuhan terbesar di Indonesia sejak Prabowo menjabat pada 2024 terjadi pada Agustus dan September tahun lalu. Aksi tersebut dipicu kemarahan terhadap fasilitas dan tunjangan mewah bagi anggota parlemen yang kemudian berkembang menjadi kemarahan yang lebih luas terhadap pemerintah.

"Tidak ada yang berubah sejak Agustus tahun lalu. Saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa terhadap parlemen ini," kata demonstran Axonzer, seorang mahasiswa yang, seperti banyak warga Indonesia, hanya menggunakan satu nama.

"Kami sudah melakukan aksi damai, kemudian terjadi kerusuhan. Apa lagi yang harus kami lakukan? Tuntutan kami tahun lalu tidak menghasilkan apa-apa," ujarnya.

Kepolisian Jakarta mengatakan telah mengamankan 65 orang menjelang aksi Kamis karena diduga sebagai "provokator."

Sejumlah orang di antaranya diduga membawa bom molotov.

Sebagian besar demonstran kemudian membubarkan diri secara damai pada awal malam.

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia telah lama menghadapi persoalan korupsi meskipun pemerintah terus memperkuat aturan pemberantasan korupsi, membentuk komisi khusus penyelidikan, serta menangkap sejumlah tersangka kasus korupsi kelas kakap.

Indonesia hanya memperoleh skor 34 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025 yang dirilis Transparency International.

Korupsi menjadi salah satu tuntutan utama demonstran yang marah terhadap meningkatnya biaya hidup ketika Indonesia dan negara-negara di kawasan terdampak kenaikan harga minyak akibat perang di Timur Tengah.

Demonstrasi juga pecah di sejumlah kota pada Juni setelah pemerintah menaikkan harga bensin nonsubsidi sekitar sepertiga sebagai upaya mengurangi tekanan terhadap anggaran negara.