Kejar Hilirisasi Garam, Pemerintah Percepat Pembangunan Kawasan Industri Rote Ndao

KUPANG – Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian industri garam sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Integrasi antara produksi, pengolahan, dan distribusi diharapkan mampu meningkatkan kualitas, efisiensi, serta daya saing garam domestik.

Agar memberikan dampak optimal, pengembangannya perlu didukung teknologi, infrastruktur, serta kemitraan yang kuat antara pemerintah, industri, dan petambak garam.

Pemerintah pusat dan daerah mengakselerasi penyelesaian pengadaan lahan untuk memastikan pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, berjalan sesuai rencana.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi lintas sektor terkait program strategis nasional (PSN) yang berlangsung di Kantor Gubernur NTT di Kupang, Selasa (28/7).

Rapat tersebut dipimpin oleh Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, yang dihadiri Plt. Deputi II Kepala Staf Presiden Popy Rufaidah, Tenaga Ahli Madya Kedeputian II Kantor Staf Presiden Herbert Marpaung, Tenaga Ahli Muda Kedeputian II Kantor Staf Presiden Haris Budi Laksono, dan Dirjen Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan RI Miftahul Huda.

Hadir pula Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Roch Adi Wibowo, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Kakanwil BPN Provinsi NTT I Ketut Gede Ary Sucaya, Kakanwil BPKP Provinsi NTT Kapsari, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi NTT Yohannes Oktovianus, serta jajaran perangkat daerah dan instansi terkait.

Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilaksanakan di Kantor Staf Presiden pada 16 Juli 2026.

Agenda utama pembahasan difokuskan pada percepatan penyelesaian pengadaan lahan sebagai prioritas utama guna memberikan kepastian hukum bagi pembangunan K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao.

Pada momentum tersebut, Plt. Deputi II Kepala Staf Presiden Popy Rufaidah menjelaskan bahwa Kantor Staf Presiden memiliki mandat untuk mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas nasional agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

"Kami dari Kantor Staf Presiden memiliki tugas untuk mengawal sekaligus melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan program-program prioritas di seluruh wilayah Indonesia yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian," ujarnya.

Ia menegaskan kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi serta mencari solusi atas berbagai kendala, khususnya terkait pengadaan lahan yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan K-SIGN.

"Setiap persoalan pasti memiliki solusi. Hari ini kita hadir bersama sebagai pemerintah untuk mencari jalan keluar atas persoalan pengadaan lahan pembangunan K-SIGN. Program ini merupakan program strategis nasional yang diharapkan menjadi ikon baru Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Rote Ndao," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional tidak hanya dipandang sebagai proyek pengembangan sektor garam semata, tetapi sebagai bagian dari transformasi ekonomi kawasan selatan Indonesia yang akan memberikan dampak luas bagi pembangunan daerah.

"Kehadiran Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote Ndao akan membuka lapangan kerja baru, mendorong tumbuhnya industri hilir berbasis garam, memperkuat ketahanan industri nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.