Dugaan Jual Beli Kursi Jalur Mandiri Unsoed Terjadi di Masa Rektor Akhmad Sodiq.

​Berdasarkan dokumen yang disita penyidik, dari total 2.527 kuota jalur mandiri sarjana tahun ini, sedikitnya 73 kuota terbukti telah dikondisikan untuk diperjualbelikan.

Masih perlukah jalur mandiri?

Terbongkarnya kasus korupsi di Unsoed memunculkan dua pertanyaan mendasar. Pertama, masih perlukah jalur mandiri dipertahankan di kampus negeri? Lalu, kedua, bagaimana nasib para mahasiswa yang terbukti masuk melalui praktik curang tersebut?

​Terkait hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa evaluasi jalur mandiri maupun sanksi bagi mahasiswa merupakan kewenangan penuh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Meski demikian, KPK menegaskan komitmennya untuk mengawal pencegahan korupsi di berbagai titik rawan penerimaan mahasiswa baru.

Kini, bola panas berada di tangan Kemendiktisaintek. Publik menanti jawaban tegas atas dua persoalan tersebut: Apakah jalur mandiri sebaiknya dihapus sepenuhnya agar tidak terus-menerus dieksploitasi menjadi celah korupsi?

​Kemudian, apakah mahasiswa yang terbukti menyuap harus dikeluarkan, atau cukup dibina?

Status mahasiswa curang ini menjadi sorotan tajam, terlebih bagi mereka yang lolos di program studi vital bersinggungan langsung dengan nyawa dan kepentingan masyarakat, seperti kedokteran.

​Pemerintah dituntut merumuskan solusi dan kebijakan yang matang atas persoalan ini demi menjaga integritas pendidikan tinggi dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.