Pemerintah Prioritaskan Pemulihan Infrastruktur Pascagempa NTT

“Tim Kemendikdasmen yang sudah sampai di Labuan Bajo telah membawa bantuan yang berisi 2.000 paket bingkisan anak, 800 school kit, dan 70 family kit untuk mendukung pembelajaran di masa darurat,” imbuh Mendikdasmen.

Berdasarkan data Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) per 19 Agustus 2026, ia menyebutkan sebanyak 512 satuan pendidikan di tujuh kabupaten terdampak bencana, terdiri atas 94.452 murid serta 8.755 guru dan tenaga kependidikan.

Dampak bencana juga menyebabkan 52.268 murid di 276 satuan pendidikan terganggu pembelajaran akibat sekolah diliburkan, dan pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing dan di titik pengungsian.

Kemendikdasmen melalui Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) juga terus memastikan hak belajar murid tetap terpenuhi dalam situasi bencana yang diwujudkan melalui penyediaan panduan pembelajaran bagi satuan pendidikan terdampak bencana dalam menjaga keberlangsungan pembelajaran di tengah kondisi darurat.

Kepala BKPDM Kemendikdasmen Toni Toharudin menegaskan satuan pendidikan, murid, dan guru yang terdampak bencana di NTT terus menjadi perhatian Kemendikdasmen. “Kami memastikan mereka tetap mendapatkan dukungan agar proses pembelajaran dapat terus berlangsung dan hak belajar murid tetap terpenuhi, meskipun berada dalam kondisi yang penuh keterbatasan. Kehadiran dan dukungan bagi warga sekolah terdampak menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan pendidikan tetap berjalan dalam situasi apa pun,” ujarnya.

Ia mengatakan satuan pendidikan diberikan ruang untuk menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan tingkat kerusakan, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi murid dan guru, serta situasi lingkungan sekitar.

Sementara itu, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan dukungan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, NTT, pada 15 Agustus 2026.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan dukungan tersebut disiapkan berdasarkan tingkat kerusakan rumah dan akan diberikan setelah proses pendataan serta verifikasi selesai dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemerintah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak. Untuk rumah dengan kategori rusak ringan, BNPB akan memberikan dukungan sebesar 15 juta rupiah, sedangkan rumah rusak sedang mendapatkan dukungan sebesar 30 juta rupiah,” kata Suharyanto.

Sementara itu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat, pemerintah menyiapkan solusi berupa pembangunan hunian tetap (huntap). Namun sebelum proses pembangunan huntap dapat direalisasikan, BNPB juga menyiapkan solusi hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya rusak berat melalui Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar 600 ribu rupiah. Ant/S-2