Gandeng 10.530 Warga, Ini Komitmen Gubernur Pramono dan KPK Berantas Korupsi

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Kampanye Antikorupsi 2026 di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (16/8). Kegiatan tersebut diikuti 10.530 peserta dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), badan usaha milik daerah (BUMD), organisasi masyarakat, hingga berbagai elemen warga Jakarta.

Kampanye yang mengusung tema "Semangat Kemerdekaan Menuju 5 Abad Kota Global: Jaga Jakarta, Jaga Integritas" tersebut dipusatkan di Taman Dukuh Atas atau Jakarta Creative Zone. Dua kegiatan utama yang digelar adalah Integrity Fun Walk dan Integrity Booth yang mengajak masyarakat mengenal sekaligus menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan KPK selama ini berjalan dengan baik. Ia juga meminta jajaran Pemprov DKI melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK dalam setiap kegiatan pemerintahan yang memiliki risiko maupun nilai strategis.

"Selama ini Pemprov DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Dan sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran balai kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK," ujar Pramono.

Menurut Pramono, kampanye tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, sehingga pesan antikorupsi tidak hanya ditujukan kepada aparatur pemerintahan. Keterlibatan BUMD, RT/RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), PKK, Karang Taruna, Dasawisma, Jumantik, serta komunitas lainnya diharapkan memperluas gerakan membangun budaya integritas.

"Dalam kampanye antikorupsi ini diikuti kurang lebih 10.530 peserta dari ASN DKI Jakarta, tentunya paling banyak BUMD, dan dari KPK, RT/RW, LMK, kemudian PKK, Karang Taruna, Dasawisma, Jumantik, dan sebagainya," ungkap Pramono.

Melalui Integrity Fun Walk, para peserta diajak menempuh rute sepanjang 2,2 kilometer di kawasan HBKB. Aktivitas tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan pesan bahwa penerapan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dapat dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Selain berjalan kaki, masyarakat juga dapat mengunjungi Integrity Booth yang menyediakan edukasi mengenai berbagai kanal pengaduan resmi. Warga dapat memanfaatkan SIPADU untuk menyampaikan laporan dugaan kecurangan, sementara aplikasi JAKI dapat digunakan untuk melaporkan persoalan pelayanan publik maupun berbagai permasalahan perkotaan.

Kampanye antikorupsi tersebut juga dirangkaikan dengan sejumlah layanan publik yang dapat diakses masyarakat. Layanan yang tersedia antara lain pelayanan perpajakan daerah, pemeriksaan kesehatan gratis, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), layanan Online Single Submission (OSS) bagi usaha mikro perseorangan, serta edukasi mengenai pemilahan sampah.

Pramono menegaskan pemberantasan korupsi membutuhkan partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan dengan menolak praktik korupsi, berani menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran, serta membiasakan perilaku berintegritas dalam berbagai aktivitas.

"Kampanye ini mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi dengan berani menolak praktik korupsi, melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi, serta menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari," pungkasnya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak turut mengajak masyarakat ikut mengawasi pengelolaan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Pengawasan publik dinilai penting agar penggunaan anggaran dilakukan secara bertanggung jawab dan hasil pembangunan dapat memberikan manfaat secara optimal bagi warga.

"Kami ingin warga juga turut serta membangun Pemerintah Provinsi DKI ini agar Pemerintah Provinsi DKI dapat kita lihat, kita nikmati dengan baik kondisi keadaan yang nantinya aman, terkendali, dan berintegritas, baik pemerintahannya maupun masyarakatnya," ujar Johanis.

Johanis menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Partisipasi warga juga diharapkan dapat membantu memastikan pembangunan Jakarta terus berjalan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kesejahteraan masyarakat.