Pemkot Bogor Perkuat Sinergi untuk Tekan Angka Putus Sekolah
Jumat, 07 Agu 2026, 19:35 WIB | Oleh: Ilham Sudrajat
Doc: kotabogor.go.id
BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pendidikan mengumpulkan para penggiat pendidikan di Kota Bogor. Mulai dari pengawas, penilik, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta organisasi mitra PAUD hingga Pendidikan Masyarakat (Dikmas), termasuk PKBM.
Hal itu dilakukan untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi dalam menekan Angka Tidak Sekolah (ATS) di Kota Bogor tahun 2026. Dalam kegiatan ini juga dilibatkan OPD dan aparatur wilayah di enam kecamatan.
“Selama semua stakeholder saling berkoordinasi, kita harus jemput bola. Kasi Kemas dari kecamatan dan kelurahan juga harus giat lagi door to door kepada warga yang putus sekolah,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Kamis (6/8).
Pasalnya data dan fakta menjadi ukuran dalam penanganan dan upaya yang lebih maksimal. Memang, banyak permasalahan yang terjadi di tengah warga, terutama mereka yang putus sekolah.
Salah satu contoh permasalahan adalah faktor ekonomi, jarak sekolah, hingga kebutuhan sekolah. Namun, Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin mengatakan bahwa pemerintah hadir untuk mengatasi hal tersebut.
“PKBM itu gratis, dan lokasinya juga dekat. Alat-alat sekolah juga kita berikan. Saya rasa tidak ada lagi alasan untuk tidak bersekolah,” tegas Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin.
Untuk itu, kata Wakil Wali Kota Bogor perlu adanya pendekatan yang lebih maksimal lagi. Terutama dari para penggiat pendidikan dengan dibantu aparatur wilayah dan OPD.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Herry Karnadi, melaporkan bahwa penyamaan persepsi para penggiat pendidikan ini sebagai upaya penurunan kasus ATS di Kota Bogor.
Menurut Herry, upaya yang dilakukan Pemkot Bogor seperti Gebyar PKBM pada bulan Juni lalu dapat berdampak signifikan untuk menekan angka putus sekolah.
“Sehingga para pengawas, penilik, SKB, organisasi mitra PAUD dan Dikmas serta PKBM harus bergerak menjemput masyarakat. Kita juga akan bentuk Kelompok Belajar (Pokjar) untuk kelurahan yang belum ada PKBM-nya. Ada total 14 kelurahan yang belum ada,” ucap Herry Karnadi. ils/I-1
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!