Hiroshima Desak Negara-negara Menghapus Kepemilikan Senjata Nuklir

Hiroshima – Kota Hiroshima, Jepang, pada Kamis (6/8), mendesak para pemimpin dunia untuk mempercepat penghapusan senjata nuklir di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Seruan itu disampaikan saat Hiroshima memperingati 81 tahun tragedi pemboman atom oleh Amerika Serikat (AS), yang hingga kini menjadi simbol dampak kemanusiaan dari penggunaan senjata nuklir.

Wali Kota Hiroshima Kazumi Matsui, dalam Deklarasi Perdamaian yang dibacakan pada upacara peringatan tahunan, menyesalkan bahwa senjata nuklir masih digunakan oleh negara-negara besar sebagai "alat intimidasi" dalam konflik internasional.

“Mengabaikan kekejaman senjata nuklir dan menerima penggunaan kekerasan untuk mengejar kemakmuran sendiri berisiko memicu siklus pembalasan kekerasan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan Hiroshima atau Nagasaki lainnya,” kata Matsui.

Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan global, termasuk perang yang dipimpin AS terhadap Iran, invasi Russia ke Ukraina, serta kegagalan Konferensi Peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) menghasilkan dokumen konsensus.

Matsui mengingatkan para pembuat kebijakan bahwa penggunaan senjata nuklir dalam bentuk apa pun akan menimbulkan kehancuran besar bagi umat manusia.

“Tentu Anda memahami bahwa penggunaan senjata nuklir apa pun akan menimbulkan kerusakan dahsyat bagi umat manusia, dan bahwa non-proliferasi serta pelucutan senjata nuklir hanya dapat dicapai melalui upaya multilateral. Anda pasti menyadari pentingnya memberi contoh,” ujarnya.

Upacara peringatan diawali dengan mengheningkan cipta pada pukul 08.15 waktu setempat, tepat ketika bom uranium yang dijatuhkan pesawat pembom AS Enola Gay meledak di atas Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Serangan tersebut menewaskan sekitar 140.000 orang hingga akhir tahun 1945.

Dalam pidatonya, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan negaranya tetap berpegang pada tiga prinsip non-nuklir, yakni tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayah Jepang.

Sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan bom atom dalam perang, Jepang, menurut Takaichi, memiliki tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan dunia yang bebas dari senjata nuklir.

“Meskipun konferensi peninjauan tersebut menunjukkan bahwa mewujudkan penghapusan senjata nuklir adalah hal yang sulit, kita tidak boleh menghentikan perjalanan kita,” kata Takaichi.

Matsui menilai kegagalan Konferensi Peninjauan NPT mencerminkan lemahnya komitmen politik negara-negara pemilik senjata nuklir.

Ia menyebut para pemimpin dunia masih cenderung menyalahkan pihak lain untuk membenarkan kebijakan masing-masing, sehingga menghambat upaya pelucutan senjata.

“Kata-kata dan tindakan mereka mengguncang fondasi perdamaian dan stabilitas global sambil mengabaikan kewajiban yang ditetapkan oleh NPT,” ujarnya.

Mengedepankan Dialog