Pemkot Bandung Perluas Kesempatan Kerja dan Prioritaskan Pelatihan Tenaga Kerja Bersertifikat

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan kondisi ketenagakerjaan di Kota Bandung masih menghadapi tantangan yang cukup besar.

Saat ini tingkat pengangguran terbuka berada di angka 7,24 persen, sementara angka PHK masih cukup tinggi. Di sisi lain, Kota Bandung juga menjadi tujuan banyak pencari kerja dari luar daerah.

“Tantangan ketenagakerjaan di Kota Bandung adalah tingkat pengangguran terbuka kita masih di atas 7 persen. Di saat yang sama, kita juga menghadapi kenyataan bahwa tingkat PHK cukup tinggi sementara banyak orang dari luar Kota Bandung datang untuk mencari pekerjaan. Karena itu kami ingin seluruh stakeholder memberikan masukan agar solusi yang dihasilkan benar-benar komprehensif,” kata Wali Kota Farhan di Acara Rembuk Kota, di Hotel Aryaduta Kota Bandung, Rabu (15/7).

Perlu diketahui, forum ini mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat guna merumuskan langkah konkret menekan angka pengangguran dan menghadapi tantangan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Wali Kota Farhan, upaya mengurangi PHK tidak bisa hanya dilakukan melalui regulasi. Yang lebih penting adalah menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga pelaku usaha mampu bertahan dan membuka lapangan pekerjaan baru.

“Untuk memastikan lapangan pekerjaan tersedia di Kota Bandung, satu-satunya kunci adalah menyehatkan iklim usaha. Peluang investasi terbesar Kota Bandung saat ini adalah di sektor pendidikan,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, menjelaskan Disnaker telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi potensi meningkatnya PHK akibat dinamika ekonomi global.

Program pertama adalah memperkuat pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan langsung dengan kebutuhan dunia industri. Pelatihan dasar akan diselenggarakan oleh perangkat daerah lain, sedangkan Disnaker akan fokus pada pelatihan lanjutan yang menghasilkan tenaga kerja bersertifikat.

“Pelatihannya harus presisi sesuai kebutuhan industri. Jangan sampai pelatihannya ke mana, kebutuhannya ke mana. Karena itu Disnaker sekarang fokus pada pelatihan berbasis kompetensi yang dilengkapi sertifikasi BNSP agar peserta memiliki daya saing saat masuk ke dunia kerja,” ujar Yayan.

Selain pelatihan, Disnaker juga memperluas program padat karya sebagai langkah antisipasi terhadap dampak PHK sekaligus mendukung penataan kota.

Program lain yang terus diperkuat adalah magang bersubsidi bekerja sama dengan industri perhotelan, restoran dan kafe. Dalam program ini, peserta memperoleh uang transportasi, konsumsi serta pengalaman kerja selama dua hingga tiga bulan.

“Magang ini memberikan dua manfaat. Industri terbantu mendapatkan tenaga kerja sementara peserta mendapatkan pengalaman kerja dan keterampilan. Sebagian besar peserta akhirnya terserap bekerja, bahkan ada yang kemudian membuka usaha sendiri,” kata dia.

Tak hanya membuka peluang kerja di dalam negeri, Pemkot Bandung juga terus mendorong penempatan tenaga kerja ke luar negeri, terutama ke Jepang, yang saat ini membutuhkan banyak tenaga kerja di sektor caregiver, perhotelan, hingga manufaktur.

Disnaker kini menggandeng berbagai Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk menyiapkan calon pekerja. Pemerintah memberikan subsidi pelatihan bahasa Jepang sebesar Rp10 juta hingga Rp15 juta bagi peserta yang telah dinyatakan siap berangkat.