Inovasi Energi Berbasis Kerakyatan Bakal Tekan Penggunaan Bahan Bakar Fosil

JAKARTA - Inovasi energi berbasis kerakyatan dapat mendorong kemandirian energi dan menekan penggunaan bahan bakar fosil yang merugikan kelestarian lingkungan. Apalagi, dalam perkembangan tren energi terbarukan, pembiayaan listrik tenaga surya di beberapa negara Asia semakin kompetitif dibandingkan energi fosil.

Demikian kesimpulan pendapat Akademisi ekonomi dan keuangan syariah, Hayu Prabowo dan Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik dalam diskusi investasi keuangan syariah terhadap lingkungan, di Jakarta, Rabu (15/7).

Penggunaan energi fosil dari batu bara yang terpusat tidak sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Dengan demikian, pendekatan inovasi energi kerakyatan dinilai lebih relevan karena bisa mengeksplorasi potensi energi daerah yang sesuai dengan kondisi alam.

“Intinya, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu menghasilkan energi secara mandiri sesuai dengan potensi lokal,” katanya.

Indonesia jelasnya memiliki lebih dari 17.000 pulau dan setiap wilayah memiliki potensi energi yang berbeda-beda, sehingga perlu dikembangkan sesuai karakteristik lokal, bukan hanya bergantung pada batu bara.

Menurutnya, pengembangan sumber energi yang dapat diproduksi sendiri oleh masyarakat dapat melalui pengolahan sampah organik yang menghasilkan biogas, pembangkit listrik tenaga air berskala sangat kecil yang memanfaatkan aliran sungai atau nanohidro, atau pemanfaatan energi matahari dengan teknologi sederhana bukan dengan panel surya konvensional.

Saat ini, sumber batu bara banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. Sementara itu, banyak wilayah di Indonesia bagian timur masih bergantung pada diesel atau bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik.

Hayu pun mendorong transisi energi dari batu bara menuju sumber energi yang lebih bersih, karena dampak batu bara terhadap lingkungan dan kualitas hidup sudah semakin nyata.

Belum Mendukung

Sementara itu, Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia mengatakan sejak 2018, biaya listrik dari tenaga surya (solar PV) di beberapa negara seperti India sudah lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil.

“Memasuki semester pertama tahun 2026, di banyak negara Asia, biaya pembangkitan listrik dari solar PV juga semakin kompetitif dibandingkan energi fosil,” kata Iqbal.

Iqbal mengatakan potensi pasar dan minat masyarakat terhadap energi bersih sebenarnya sudah mulai tumbuh. Sebuah riset yang dilakukan Greenpeace dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) menemukan di wilayah perkotaan khususnya Jakarta, sekitar 24 persen responden memiliki minat memasang solar PV di rumah mereka.

Namun, sekitar 70 persen responden menyatakan bahwa biaya pemasangannya masih terlalu mahal. Padahal apabila pembiayaan proyek pembangkit listrik energi terbarukan dapat diturunkan sekitar 5-10 persen akan berpotensi menggantikan listrik berbasis batu bara dan gas hingga sekitar 24 persen.

“Temuan ini menunjukkan bahwa potensi permintaan terhadap energi surya, khususnya di kawasan perkotaan, sebenarnya cukup besar. Persoalannya bukan semata-mata pada minat masyarakat, melainkan pada akses pembiayaan dan ekosistem kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung,” katanya.

Investor saat ini belum melirik pembangkit listrik energi terbarukan seperti tenaga surya, karena biaya investasi yang dianggap relatif masih tinggi. Selain itu ekosistem regulasi di Indonesia, kata Iqbal, masih relatif mendukung industri batu bara.