Airlangga Optimistis B50 Perkuat Ketahanan Energi dan Hemat Devisa Rp177 Triliun

JAKARTA – Penerapan program biodiesel B50 menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor solar berbasis fosil.

Dengan meningkatkan porsi campuran biodiesel berbahan baku minyak sawit hingga 50 persen, program ini tidak hanya berpotensi menekan defisit neraca perdagangan energi, tetapi juga menciptakan permintaan domestik yang lebih besar bagi industri sawit.

Meski demikian, implementasi B50 memerlukan kesiapan infrastruktur distribusi, kualitas bahan bakar yang konsisten, serta pengujian teknis pada berbagai jenis kendaraan dan alat berat agar manfaat ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutannya dapat dicapai secara optimal tanpa mengganggu kinerja mesin maupun rantai pasok energi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penerapan program biodiesel B50 dapat menghemat devisa Indonesia hingga Rp177 triliun.

Selain itu, program ini bisa mengurangi emisi karbon sebesar 44 juta ton karbon dioksida (CO₂) ekuivalen.

“Kemarin Bapak Presiden (Prabowo Subianto) meluncurkan yang namanya B50, dan B50 itu menunjukkan bahwa Indonesia bisa punya kekuatan sendiri karena dengan B50 solar itu kita tidak impor lagi dan kita menghemat devisa Rp177 triliun dan berkontribusi terhadap net zero emission 44 juta ton CO2 setara,” ujar Airlangga dalam acara KADIN Diplomatic Economic Breakfast di Jakarta, Jumat (10/7).

Airlangga mengatakan, implementasi B50 membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar.

Indonesia juga menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan program biodiesel B50.

"B50 menjadi yang pertama di dunia. Tidak ada negara lain yang menerapkan program B50 ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Menko menjelaskan bahwa program biodiesel B50 memang menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Sebab, penguatan fondasi ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan saat ini tengah diperlukan.

“Jadi, di tengah ketidakpastian terutama selain terkait dengan konflik geopolitik yang belum selesai, baik di Ukraina maupun di Selat Hormuz, ditambah lagi ketidakpastian dengan teknologi disruption seperti artificial intelligence, Indonesia harus memperkuat fondasi ekonomi, terutama terkait dengan supply chain,” kata Airlangga.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mengarahkan untuk memprioritaskan penguatan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi sebagai respons terhadap ketidakpastian global.

Selain mengembangkan biodiesel B50, pemerintah juga mulai menjalankan program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi nasional.