Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

BPS: 48.200 Rumah Tangga di Papua Barat Daya Masih Tinggal di Rumah Tak Layak Huni

11 Senin, 27 Apr 2026, 10:38 WIB | Oleh:
BPS: 48.200 Rumah Tangga di Papua Barat Daya Masih Tinggal di Rumah Tak Layak Huni BPS: 48.200 Rumah Tangga di Papua Barat Daya Masih Tinggal di Rumah Tak Layak Huni Doc: Antara Foto
Ket. Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti mendampingi Menteri PKP dan Gubernur Elisa Kambu saat meninjau pembangunan rumah subsidi di Kota Sorong, Minggu (26/4).

Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan sebanyak 48.200 rumah tangga di Provinsi Papua Barat Daya (PBD) masih menempati rumah tidak layak huni.

Menurut dia, jumlah tersebut setara dengan 36,35 persen dari total rumah tangga di wilayah itu, atau lebih dari sepertiga warga yang telah memiliki rumah sendiri namun belum memenuhi standar kelayakan.

“Artinya mereka sudah punya rumah, tetapi kondisinya belum layak huni,” kata Amalia di Sorong, Senin.

Ia menjelaskan, permasalahan perumahan di Papua Barat Daya tidak hanya terkait kepemilikan, tetapi juga kualitas hunian. Kondisi rumah tidak layak huni menjadi salah satu indikator penting yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.



Secara wilayah, Kota Sorong menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbesar, yakni sekitar 18.300 rumah tangga. Disusul Kabupaten Sorong sebanyak 8.627 rumah tangga.

"Sementara itu, jika dilihat dari persentase, Kabupaten Sorong Selatan mencatat angka tertinggi dengan hampir 80 persen rumah tangga yang telah memiliki rumah namun dalam kondisi tidak layak huni," bebernya.

Kabupaten Maybrat juga tergolong tinggi dengan persentase mencapai 62,45 persen.

Amalia menambahkan, tingginya jumlah rumah tidak layak huni memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kemiskinan di suatu daerah.



Data BPS menunjukkan Kota Sorong juga mencatat jumlah penduduk miskin terbesar di Papua Barat Daya, yakni sekitar 41.390 orang, diikuti Kabupaten Sorong sebanyak 25.610 orang.

“Biasanya ada korelasi antara jumlah rumah tidak layak huni dengan jumlah penduduk miskin,” ujarnya.

Ia menilai, kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, sekaligus menekan angka kemiskinan di Papua Barat Daya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
UGM Siapkan Pendampingan Hukum bagi Mahasiswa yang Diamankan saat Aksi di Yogyakarta

UGM Siapkan Pendampingan Hukum bagi Mahasiswa yang Diamankan saat Aksi di Yogyakarta

11 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.