Kodaeral VIII Gagalkan Penyelundupan 2.140 Botol Cap Tikus di Pelabuhan Bitung

MANADO - Tim Quick Response–8 (QR-8) Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII berhasil menggagalkan rencana penyelundupan 2.140 botol minuman keras tradisional jenis Cap Tikus senilai Rp214 juta di Pelabuhan Pelindo Kota Bitung, Kamis (21/5).

Ribuan botol beralkohol ilegal siap edar menuju Sanana, Maluku Utara tersebut disembunyikan dengan modus penyamaran di antara tumpukan muatan semen Tonasa di dalam palka Kapal Layar Motor (KLM) Jari Jaya sebelum akhirnya disita dan langsung dimusnahkan oleh petugas demi menjaga stabilitas keamanan maritim.

"Penindakan ini merupakan hasil operasi Tim Quick Response – 8 (QR-8) Kodaeral VIII dalam upaya menjaga keamanan wilayah perairan dari aktivitas ilegal," kata Dankodaeral VIII Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi, saat konferensi pers di Lapangan Sepak Bola Kodaeral VIII, Bitung, Kamis.

Dankodaeral VIII menjelaskan pada Jumat,16 Mei 2026 pukul 22.00 WITA, Tim QR-8 memperoleh informasi intelijen terkait adanya kegiatan pemuatan minuman tradisional jenis Cap Tikus ke atas KLM Jari Jaya dengan tujuan Sanana, Maluku Utara.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim tersebut segera melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang ilegal yang disembunyikan di dalam kapal dengan modus penyamaran di antara muatan utama berupa semen Tonasa.

Dari hasil penindakan itu, kata dia, petugas berhasil mengamankan sebanyak 53 karung dan 20 botol minuman tradisional beralkohol jenis Cap Tikus, total keseluruhan mencapai 2.140 botol ukuran 600 mililiter.

"Barang ilegal tersebut diperkirakan memiliki nilai kerugian negara kurang lebih sebesar Rp214.000.000," kata Dankodaeral.

Pengiriman Cap Tikus dalam jumlah besar tersebut terindikasi sebagai upaya penyelundupan terencana dengan motif ekonomi karena adanya selisih harga jual yang cukup signifikan antara Kota Bitung dan wilayah Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Usai konferensi pers, kemudian juga dilakukan pemusnahan barang bukti sebagai bentuk komitmen penegakan hukum dan pencegahan peredaran barang ilegal di wilayah perairan.

Dankodaeral VIII menegaskan muatan ilegal tersebut bertentangan dengan ketentuan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (1) dan dan Perda Sulut No.1 Tahun 2006 Pasal 12.

"Kodaeral VIII menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan dan pengamanan laut guna menjaga stabilitas keamanan maritim," katanya menambahkan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir, antara lain Wadankodaeral VIII, Asintel Dankodaeral VIII, Asops Dankodaeral VIII, Kadiskum Kodaeral VIII, Dansatrol Kodaeral VIII, Dandenintel Kodaeral VIII, Kabiro Hukum Prov. Sulut, Koorwil Binda Sulut, Kepala KSOP Kelas III Manado, dan Kepala KSOP Kelas I Bitung.