Bappenas: Transisi Energi Berbasis Wilayah Jadi Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan transisi energi merupakan bagian penting dalam membangun masa depan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Kita dianugerahi sumber energi yang melimpah dan tersebar di seluruh Nusantara seperti panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, bioenergi, gas serta mineral kritis untuk teknologi masa depan. Dari itu kita berharap semua potensi sumber tenaga energi bisa kita manfaatkan. Bukan hanya untuk Indonesia sekarang, tapi untuk Indonesia masa depan,” katanya dalam agenda peluncuran buku Strategi Transisi Energi Berbasis Kewilayahan Menuju Indonesia Emas 2045.

Rachmat, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (29/6), mengatakan untuk menuju transisi energi maka akan terjadi transformasi besar yang mengubah struktur ekonomi dan ketenagakerjaan secara radikal. Karena itu, jalan menuju transisi dinilai harus dikelola secara adil, bertahap, dan berencana.

Dalam Buku yang disusun Kementerian PPN/Bappenas bersama Program Energi GIZ Indonesia & ASEAN, pendekatan baru dalam perencanaan energi nasional dibahas dengan menempatkan aspek kewilayahan sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan transisi energi. Pendekatan itu dianggap relevan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sistem energi, tingkat pembangunan, dan potensi sumber daya yang sangat beragam antar wilayah.

Dengan pendekatan tersebut, strategi transisi energi diharapkan dapat dirancang lebih adaptif dalam mendukung pembangunan yang inklusif sekaligus mempercepat pencapaian target energi dan iklim nasional.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A A Teguh Sambodo menekankan bahwa strategi transisi energi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat konsumsi energi di setiap wilayah.

“Hal ini tentu menjadi perhatian apabila kita melihat karakteristik yang berbeda, dan transisinya mungkin kita perlu sesuaikan. Pada daerah dengan konsumsi energi riil yang sangat rendah, kebijakan pertumbuhan, dorongan dan penyiapan infrastruktur, serta pengembangan ekosistemnya dalam rangka mendorong pelaksanaan transisi energi mungkin bisa berbeda,” kata Teguh.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energi untuk mencapai visi negara maju pada tahun 2045, sekaligus memenuhi komitmen penurunan emisi dan target Net Zero Emissions (NZE). Karena itu, transisi energi perlu dirancang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi dengan agenda pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pemerataan pembangunan, dan ketahanan energi.

Temuan dalam buku ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit energi terbarukan, tetapi juga menyangkut transformasi ekonomi, pembangunan industri, ketahanan energi, pemerataan pembangunan wilayah, serta penciptaan peluang pertumbuhan baru bagi Indonesia.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, lembaga pembangunan, dan masyarakat, Indonesia dianggap berpeluang besar untuk membangun sistem energi yang lebih bersih, tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste menegaskan komitmen pemerintah Jerman dalam mendukung transformasi energi Indonesia melalui kemitraan yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

“Jerman dan Indonesia telah membangun kerja sama yang kuat di sektor energi. Transisi energi merupakan peluang untuk memperkuat ketahanan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Kami bangga dapat terus mendukung Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui kerja sama yang berbasis pengetahuan, inovasi, dan kemitraan jangka panjang,” ujar dia.

Melalui kegiatan itu, Kementerian PPN/Bappenas dan GIZ berharap dapat memperkuat dialog nasional mengenai arah transisi energi Indonesia sekaligus memperkaya proses penyusunan kebijakan energi nasional, termasuk pembaruan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan penguatan implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).