Aspal Impor Ditekan, Industri Dalam Negeri Didorong

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong pemanfaatan Aspal Buton (Asbuton) olahan dalam pembangunan jalan tol sebagai bagian dari upaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor serta meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur jalan.

“Kita berharap dengan memanfaatkan aspal Buton ini dapat mengurangi impor aspal, memperkuat industri dalam negeri, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta yang paling penting adalah menghemat devisa negara, yang diharapkan mencapai kurang lebih 4 triliun per tahun,”kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam Focus Group Discussion (FGD) “Penyelarasan Ekosistem Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan” di Jakarta, Rabu (12/8).

Untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut, Kementerian PU telah menerbitkan Peraturan Menteri PU Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan yang mencakup penggunaan Asbuton olahan, pembinaan teknis, pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta insentif.

Selanjutnya, Kementerian PU juga menetapkan Keputusan Menteri PU Nomor 6950/KPTS/Mn/2026 tentang Penggunaan Asbuton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan Tahun 2026–2029 yang mengatur tahapan target penggunaan Asbuton olahan, ketentuan penggunaan dan substitusi aspal, persyaratan produk Asbuton olahan, pembinaan dan kesiapan implementasi, serta pengadaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam penerapannya, salah satu produk yang dikembangkan adalah Aspal Merah Putih A30 yang merupakan 100 persen produk Indonesia dan terdiri atas 30 persen bitumen Asbuton dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara dan 70 persen aspal minyak kilang Pertamina. Penerapan Aspal Merah Putih A30 menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan Asbuton olahan yang saat ini baru mencapai sekitar 4 persen menjadi sekitar 30 persen.

Produk ini juga akan dikembangkan secara bertahap menuju Aspal Merah Putih A100 berbasis 100 persen bitumen Asbuton dan diproyeksikan dapat memberikan penghematan devisa negara hingga 4,08 triliun rupiah per tahun. “Untuk itu, saya berharap Badan Usaha Jalan Tol akan mendukung dan berpartisipasi dalam kebijakan penggunaan Asbuton ini dan tetap menjaga kelayakan teknis dan akademis, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak,” ujar Dody.

Menteri PU menegaskan penggunaan Asbuton ini tidak boleh justru menambah beban biaya bagi badan usaha maupun masyarakat. Efisiensi biaya menjadi salah satu hal yang harus dijaga dalam penerapan kebijakan tersebut agar tidak berdampak pada tarif maupun pembiayaan pembangunan.

Kepastian hukum

Di sisi lain, Dody juga mengingatkan pengembangan ekosistem jalan tol perlu didukung dengan kepastian hukum dan iklim investasi yang baik. Saat ini total panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia mencapai 3.128,30 kilometer yang terdiri atas 76 ruas yang dikelola 54 BUJT, dengan total nilai investasi sekitar 779 triliun rupiah. Jaringan jalan tol tersebut berperan dalam memperkuat akses menuju kawasan industri, pelabuhan, bandara, kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata, dan pusat ekonomi lainnya.