Jakarta Film Commission Diluncurkan: Simak Layanan Satu Pintu Filming in Jakarta untuk Sineas

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Commission (JFC) sebagai upaya memperkuat ekosistem industri perfilman sekaligus mengukuhkan Jakarta sebagai kota sinema dan pusat perfilman nasional. Peluncuran tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di XXI Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

JFC dibentuk untuk memberikan layanan terpadu kepada pelaku industri film dan audiovisual, mulai dari penyediaan informasi, koordinasi, hingga fasilitasi berbagai kebutuhan produksi yang dilakukan di Jakarta. Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Jakarta sebagai destinasi produksi film, baik nasional maupun internasional.

"Sebagai kota sinema, hari ini kami meluncurkan Jakarta Film Commission."

"Tugasnya mendukung pengembangan ekosistem perfilman, sekaligus memfasilitasi produksi film dan audiovisual di Jakarta melalui layanan informasi, koordinasi, dan fasilitasi industri," ujar Rano.

Selain meluncurkan JFC, Pemprov DKI Jakarta juga mengumumkan pemberian insentif berupa keringanan pokok Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen untuk tontonan film nasional. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan industri perfilman Tanah Air.

Rano menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama asosiasi produser film dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Insentif itu diharapkan mampu mendorong semakin banyak rumah produksi membuat film nasional, khususnya yang mengambil lokasi syuting di Jakarta.

"Kami ingin menyampaikan kepada produser film Indonesia bahwa mulai malam ini pajak tontonan film nasional dikembalikan sebesar 50 persen."

"Kebijakan ini pernah berlaku pada era gubernur sebelumnya, sempat terhenti karena regulasi, dan kini kami hadirkan kembali," katanya.

Menurutnya, pemberian insentif tersebut menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan aktivitas produksi film di ibu kota. Semakin banyak produksi film yang berlangsung di Jakarta, semakin besar pula dampak ekonomi yang dapat dirasakan oleh berbagai sektor pendukung industri kreatif.

"Keringanan ini menjadi insentif bagi rumah produksi agar semakin banyak membuat film, terutama di Jakarta, sehingga memperkuat posisi Jakarta sebagai kota sinema dan pusat perfilman nasional," jelasnya.

Sebagai bagian dari layanan JFC, Pemprov DKI Jakarta juga menghadirkan platform Filming in Jakarta yang dirancang sebagai layanan satu pintu bagi para pelaku industri film. Platform tersebut mempermudah proses produksi melalui penyediaan informasi lokasi syuting, koordinasi antarlembaga, pengurusan perizinan, hingga akses terhadap berbagai fasilitas pendukung.

Rano mengatakan, keberadaan layanan terpadu tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi di sektor ekonomi kreatif. Selain membuka lapangan pekerjaan bagi kru lokal, produksi film juga diyakini dapat memperkuat citra Jakarta melalui berbagai karya audiovisual.

"Jakarta Film Commission adalah wujud ekosistem one stop service untuk industri film."

"Saat ini kami fokus pada program Filming in Jakarta, tetapi ke depan akan dikembangkan berbagai bentuk kolaborasi dengan pelaku industri film," ujarnya.

JFC sendiri berada di bawah naungan PT Jakarta Tourisindo atau Jakarta Experience Board (JXB), salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.