Jakarta Film Commission Diluncurkan: Simak Layanan Satu Pintu Filming in Jakarta untuk Sineas

JFC sendiri berada di bawah naungan PT Jakarta Tourisindo atau Jakarta Experience Board (JXB), salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pemprov DKI Jakarta juga memastikan akan memberikan kemudahan bagi proses perizinan produksi film yang menggunakan aset milik pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu memangkas hambatan administrasi yang selama ini kerap dihadapi rumah produksi.

"Kalau lokasi syuting berada di aset milik Pemprov DKI Jakarta, kami akan memastikan prosesnya berjalan dengan baik."

"Bahkan, jika diperlukan, kami siap membantu menjembatani kebutuhan produksi dengan pihak lain," paparnya.

Rano mengungkapkan minat pelaku industri perfilman internasional terhadap Jakarta terus meningkat. Sejumlah rumah produksi dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, hingga Brunei Darussalam disebut telah menunjukkan ketertarikan untuk melakukan produksi di Jakarta.

"Saya baru bertemu dengan sejumlah produser dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, hingga Brunei Darussalam."

"Bahkan, Netflix berencana memproduksi enam film di Jakarta. Ini menunjukkan ekonomi kreatif, khususnya perfilman, sedang tumbuh sangat pesat," ungkapnya.

Ia juga optimistis industri perfilman dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kreatif Jakarta. Berdasarkan data yang diterimanya, jumlah penonton film Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 36 juta orang dan diproyeksikan menembus 120 juta penonton hingga akhir tahun.

"Indonesia memiliki karakteristik yang unik."

"Di banyak negara, jumlah bioskop mulai berkurang karena perkembangan platform digital. Namun di Indonesia, bioskop tetap ramai. Kondisi ini menjadi daya tarik bagi rumah produksi internasional untuk berinvestasi dan memproduksi film di sini," pungkasnya.

Sementara itu, aktor sekaligus produser film Reza Rahadian menyambut positif peluncuran Jakarta Film Commission serta pemberian insentif bagi industri perfilman. Menurutnya, kemudahan dalam proses perizinan dan transparansi biaya produksi merupakan kebutuhan penting agar pelaku industri dapat menyusun perencanaan secara lebih efektif.

"Saya menyampaikan kepada Bang Rano bahwa ke depan biaya perizinan di setiap lokasi syuting perlu diumumkan secara transparan."

"Dengan begitu, pelaku industri mengetahui secara jelas besaran insentif atau potongan yang diberikan sehingga dapat menyusun perencanaan produksi dengan lebih baik," ujar Reza.