Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Bloomberg Soroti Danantara, Aturan Baru Indonesia Dinilai Berpotensi Tarik Dana 'Bermasalah'

📅 Jumat, 26 Jun 2026, 18:02 WIB | Oleh:
Bloomberg Soroti Danantara, Aturan Baru Indonesia Dinilai Berpotensi Tarik Dana 'Bermasalah' Doc: Istimewa
Ket. Langkah tersebut berisiko memengaruhi reputasi Indonesia di mata investor internasional jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan transparansi yang kuat.

JAKARTA – Bloomberg baru-baru ini menyoroti kebijakan terbaru pemerintah  yang memberikan perlindungan hukum bagi investor di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Media internasional itu menilai aturan tersebut berpotensi memicu kekhawatiran investor global terhadap tata kelola investasi di Indonesia.

Dalam laporan yang terbit pada Jumat (26/6), Bloomberg menyebut pemerintah menawarkan perlindungan hukum yang belum pernah ada sebelumnya bagi pembeli obligasi Danantara. Ketentuan tersebut tertuang dalam undang-undang sektor keuangan yang baru diterbitkan dan disebut memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, gugatan perdata, maupun pemeriksaan perpajakan atas transaksi tertentu.

Sejumlah analis yang dikutip Bloomberg mengingatkan bahwa kebijakan itu dapat menarik aliran dana dengan asal-usul yang dipertanyakan (questionable origins). Mereka juga menilai langkah tersebut berisiko memengaruhi reputasi Indonesia di mata investor internasional jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan transparansi yang kuat.

Danantara merupakan sovereign wealth fund atau dana investasi milik negara yang dibentuk untuk mengelola aset strategis sekaligus mendukung pembiayaan berbagai proyek prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berharap lembaga ini menjadi motor penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sorotan Bloomberg muncul di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah lembaga internasional juga menilai investor mencermati berbagai perubahan kebijakan pemerintah, termasuk meningkatnya peran negara dalam pengelolaan aset dan komoditas strategis.

Hingga laporan Bloomberg diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Indonesia terkait kekhawatiran yang disampaikan para analis tersebut.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
jakartafair2026

Nasional
Menkeu Minta Dunia Usaha Ja...
Daerah
Tim SAR Cari Nenek 68 Tahun...
Malam Puncak HUT Jakarta 2026: Cek Rekayasa Lalu Lintas dan Pengalihan Arus Bundaran HI

Malam Puncak HUT Jakarta 2026: Cek Rekayasa Lalu Lintas dan Pengalihan Arus Bundaran HI

26 Jun 2026
Pilihan Pembaca
# 2
Masa Depan Bursa Dipertaruhkan
📅 Kamis, 25-Jun-2026
# 2
Masa Depan Bursa Dipertaruhkan
📅 Kamis, 25-Jun-2026
Masa Depan Bursa Dipertaruhkan
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.