Pendapatan Daerah Bali Tumbuh Dua Digit, Kinerja Pemda Jadi Sorotan

DENPASAR – Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Semakin besar kontribusi PAD, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah yang produktif, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

Dengan pengelolaan yang baik, PAD tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah di Bali per Mei 2026 mencapai Rp7,59 triliun atau tumbuh 10,25 persen dibandingkan periode sama 2025 sebesar Rp6,78 triliun.

"Kinerja PAD pemda di Bali menggembirakan, tumbuh positif," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi di Denpasar, Bali, Kamis (25/6).

Adapun realisasi PAD pemerintah daerah sembilan kabupaten/kota dan Pemprov Bali itu sudah mencapai 35 persen dari total target pada 2026 mencapai Rp21,6 triliun.

Kontributor terbesar dari PAD itu adalah pajak daerah yang disumbangkan dominan oleh pajak yang berkaitan dengan sektor pariwisata seperti akomodasi, makan dan minum atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Dengan capaian tersebut, lanjut dia, menandakan kinerja penerimaan APBD di Bali masih memiliki daya tahan di tengah dinamika perekonomian global yang diwarnai ketegangan dan krisis geopolitik luar negeri.

Pasalnya, dominan geliat ekonomi di Pulau Dewata didukung sektor pariwisata yang rentan mengalami guncangan salah satunya karena faktor eksternal.

Selain PAD, pendapatan daerah sembilan kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Bali juga bersumber dari pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp4,7 triliun.

Realisasi itu menyentuh hampir 40 persen dari rencana target 2026 mencapai Rp11,9 triliun.

"Total pendapatan daerah di Bali itu mencapai Rp12,3 triliun dari target Rp33,5 triliun," imbuhnya.

Sedangkan, pengeluaran pemda di Pulau Dewata mencapai Rp9,7 triliun dari target Rp38,8 triliun.

Belanja pemda itu paling besar untuk biaya operasi sebesar Rp7,5 triliun yang salah satunya mencakup pembayaran gaji pegawai, kemudian belanja modal sebesar Rp1 triliun dan belanja transfer antardaerah di Bali sudah menyentuh Rp1,24 triliun.