KPPPA Catat 11,54 Juta Perempuan Jadi Tulang Punggung Keluarga

JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat sebanyak 11,54 juta perempuan di Indonesia berstatus sebagai kepala keluarga pada 2025. Data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam.

Fungsional Muda Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) KPPPA, Tuty Ernawati, mengatakan jumlah kepala keluarga perempuan tersebut berasal dari Pendataan Keluarga 2025. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 74,09 juta keluarga.

Hal ini disampaikan Tuty dalam sosialisasi Kesetaraan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG) bertema "Jaksel Kompak: Melayani dengan Hati, Wujudkan Kesetaraan untuk Semua" di Jakarta, Jumat (26/6).

"Tercatat 11,54 juta kepala keluarga perempuan di Indonesia, sementara jumlah keluarga di Indonesia mencapai 74,09 juta keluarga, berdasarkan pendataan keluarga tahun 2025," kata dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada 2025 mencapai 284,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki mencapai 50,47 persen, sedangkan perempuan 49,53 persen.

Adapun perempuan dewasa berusia 18-59 tahun mencapai sekitar 29,57 persen dari total populasi. Tuty menegaskan perempuan yang menjadi kepala keluarga memiliki kebutuhan pelayanan yang berbeda sehingga kebijakan pembangunan tidak bisa disusun dengan pendekatan yang seragam.

"Perempuan sebagai kepala keluarga memiliki kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembangunan tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk semua orang," kata dia.

Menurut dia, setiap kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil. Perempuan juga harus memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara dengan laki-laki.

Ia menambahkan, keragaman pengalaman dan kebutuhan perempuan perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan agar kelompok rentan tidak tertinggal. "Pembangunan yang tidak responsif gender berisiko memperlebar kesenjangan dan menghambat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Selatan, Rizky Hamid, mengungkapkan bahwa 20 dari 65 lurah di Jakarta Selatan. Jumlah ini setara dengan sekitar 31 persen dipimpin oleh perempuan.

"Di Jakarta Selatan ini luar biasa progres untuk meningkatkan kesetaraan gendernya, menunjukkan semakin terbukanya kesempatan untuk kepemimpinan bagi perempuan-perempuannya," kata Rizky.

Meski demikian, ia menilai kesetaraan gender tidak cukup diukur dari jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis. Menurut dia, indikator utama adalah hadirnya kebijakan dan pelayanan publik yang benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut juga ditekankan pentingnya memberikan dukungan kepada perempuan melalui pelayanan publik dan fasilitas yang memadai.

Salah satu upaya yang didorong adalah mengoptimalkan fungsi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Ini sebagai ruang yang mendukung kebutuhan perempuan, anak, dan keluarga di tengah masyarakat. ils/I-1