Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Pemerintah Kota Bogor Buka Opsi Operasional BisKita Nonsubsidi

📅 Selasa, 23 Jun 2026, 11:46 WIB | Oleh: Tim Penulis
Pemerintah Kota Bogor Buka Opsi Operasional BisKita Nonsubsidi Doc: ANTARA
Ket. Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim di Kota Bogor, Jawa Barat.

KOTA BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, membuka opsi pengoperasian sebagian layanan BisKita Trans Pakuan tanpa subsidi seiring rencana pengaktifan kembali dua koridor untuk mengoptimalkan transportasi umum di daerah ini.

Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, di Kota Bogor, Selasa (23/6), mengatakan skema yang masih dalam tahap pembahasan tersebut merupakan upaya pengoperasian kembali koridor 3 dan 4, namun dengan tetap mempertahankan angka subsidi BisKita yang dialokasikan dalam APBD Kota Bogor sebesar Rp51 miliar dalam setahun.

"Perkiraan kita tetap di Rp51 miliar untuk empat koridor, dengan dua koridor nanti yang non-subsidi. Misalnya koridor 1 dan koridor 2 itu kita non-subsidikan, sedangkan koridor 3 dan 4 kita subsidi. Makanya masih dibahas dan dikaji," kata Dedie.

Menurut dia, pengembangan koridor tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan layanan transportasi masyarakat, setelah penerapan kebijakan penghapusan angkutan kota berusia di atas 20 tahun.

Layanan BisKita Trans Pakuan yang awalnya beroperasi di enam koridor sempat berhenti beroperasi selama sekitar tiga bulan mulai Januari 2025, untuk proses evaluasi dan transisi pengelolaan.

Setelah kembali beroperasi secara bertahap pada April 2025 hingga sekarang layanan BisKita melayani empat koridor utama, yakni Koridor 1 Terminal Bubulak-Cidangiang, Koridor 2 Ciawi-Terminal Bubulak, Koridor 5 Stasiun Bogor-Terminal Ciparigi, dan Koridor 6 Stasiun Bogor-Parung Banteng.

Dedie mengatakan pemerintah juga menyiapkan pengembangan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan sebagai bagian dari peremajaan angkutan umum.

"Kita juga menyiapkan satu angkutan moda peremajaan yang hijau," katanya pula.

Pemkot Bogor menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2026 tentang rasionalisasi, peremajaan, dan penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagai dasar penghentian operasional angkot berusia lebih dari 20 tahun.

Menurut Dedie, penataan transportasi dilakukan karena jumlah armada angkot saat ini dinilai melebihi kebutuhan masyarakat.

"Kalau sekarang angkot yang menunggu orang, makanya banyak yang ngetem. Ini indikasi bahwa angkot berlebihan," ujarnya pula.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
jakartafair2026

Daerah
Bulog Bandung Jamin Stok Be...
Megapolitan
Pemerintah Kota Bogor Buka ...
Ekonomi
YLKI Desak Pemerintah Turun...

Menhub dan Gubernur Jakarta Resmikan Stasiun JIS

1 jam lalu | Mohammad Zaki Alatas

Megapolitan
Menhub dan Gubernur Jakarta...

Raisa Tampil di KBS, Penonton Korea Terpesona

1.5 jam yang lalu | Lili Lestari

Rona
Raisa Tampil di KBS, Penont...
Ada Event Lari Lintas Alam, Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup Seminggu

Ada Event Lari Lintas Alam, Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup Seminggu

23 Jun 2026
Pilihan Pembaca
# 8
Menanti laporan MSCI, 23 Juni 2026
📅 Selasa, 23-Jun-2026
# 8
Menanti laporan MSCI, 23 Juni 2026
📅 Selasa, 23-Jun-2026
Menanti laporan MSCI, 23 Juni 2026
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.