Gizi Anak Korban Bencana Terancam, PP Aisyiyah Dorong Revisi Panduan Darurat Nasional

Jakarta - Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Pusat Aisyiyah mengusulkan pembaruan panduan penanganan darurat bencana demi mengoptimalkan pemenuhan gizi ibu dan anak.

“Jadi memang penting itu memastikan kebutuhan balita saat darurat dan pemulihan. Karena darurat itu penting, apalagi transisi daruratnya saja masih berjalan sampai sekarang di Tamiang. Sudah enam bulan masih transisi darurat,” kata Ketua LLHPB PP Aisyiyah Rahmawati Husein dalam forum laporan publik kegiatan edukasi gizi di daerah bencana, dikutip di Jakarta, Minggu (21/6).

Rahmawati yang juga merupakan Anggota Unsur Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menjelaskan bahwa kondisi gizi anak pada masa pemulihan sangat dipengaruhi oleh penanganan yang dilakukan sejak fase darurat. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi tidak boleh hanya dibahas setelah bencana mereda, melainkan harus menjadi perhatian sejak awal respons kemanusiaan dilakukan.

Menurut dia, Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis sebenarnya telah memiliki Panduan Operasional Pemberian Makanan bagi Bayi dan Anak dalam Situasi Darurat yang disusun pada tahun 2014 dan 2019. Namun, berdasarkan berbagai pengalaman di lapangan, panduan tersebut dinilai perlu disempurnakan agar lebih mampu menjawab tantangan pemulihan masyarakat pascabencana.

“Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis sudah punya panduan operasional pemberian makanan bagi bayi dan balita. Itu tahun 2019 dan ada sebelumnya tahun 2014. Mungkin usulan kita dari acara hari ini bisa untuk penyempurnaan itu,” ujarnya.

Salah satu poin yang perlu diperkuat dalam standar operasional prosedur (SOP) tersebut adalah kualitas bantuan pangan yang didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Rahmawati menilai distribusi bantuan pada masa darurat tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan kalori, melainkan harus memperhatikan kandungan gizi yang dibutuhkan anak-anak.

Ia mencontohkan bahwa di lapangan masih sering ditemukan bantuan pangan berupa makanan instan dan produk yang kurang mendukung kebutuhan gizi jangka panjang anak, seperti mi instan, biskuit, dan kental manis.

“Bagaimana membangun kesadaran itu penting. Jadi kegiatan-kegiatan pada saat tanggap darurat itu tidak hanya kegiatan pemberian makanan yang tadi juga tidak tepat, ada makanan instan kemudian kental manis, tetapi membangun kesadaran gizi dari kandungan itu menjadi penting,” kata Rahmawati.

Selain aspek pangan, ia menekankan pentingnya melibatkan perempuan dan komunitas lokal dalam proses pemulihan karena masyarakat setempat lebih memahami sumber pangan lokal yang tersedia di wilayah mereka.

Sementara itu, Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Budi Setiawan menilai aspek gizi kelompok rentan perlu diintegrasikan ke dalam pengelolaan dapur umum sejak masa darurat hingga pemulihan. Menurutnya, dapur umum tidak hanya berfungsi menyediakan makanan, melainkan juga memastikan kebutuhan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui terpenuhi.

“Di masa pemulihan ini makanan instan perlu dihentikan. Setiap dapur umum hendaknya memiliki panduan yang jelas mengenai kebutuhan gizi kelompok rentan, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujar Budi.