Ekonomi Jadi Prioritas, Pemerintah Jepang Ogah Batasi Konsumsi Energi

TOKYO - Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menolak usulan parlemen untuk memberlakukan kebijakan pembatasan energi bagi masyarakat negara itu di tengah ketidakpastian pasokan akibat konflik di Timur Tengah.

PM Takaichi menegaskan bahwa kegiatan perekonomian tidak boleh dihentikan.

"Saya tidak yakin kegiatan ekonomi maupun sosial saat ini harus dihentikan," katanya menanggapi pertanyaan seorang anggota parlemen dari pihak oposisi terkait perlunya menerapkan langkah-langkah ekonomi darurat.

Takaichi pun memastikan pemerintahannya terus mengambil sikap demi mengamankan pasokan komoditas dari sumber-sumber lain.

Lebih lanjut, Takaichi mengatakan bahwa hingga saat ini dia tidak melihat Pemerintah Jepang perlu menetapkan anggaran tambahan untuk negara, terlebih setelah parlemen Jepang menyetujui APBN 2026 sebesar 122,31 triliun yen (Rp13,23 kuadriliun) pada awal April ini.

Pemerintah Jepang juga masih dapat mengandalkan dana cadangan dari APBN, apabila diperlukan, untuk merespons dampak dari konflik di Timur Tengah, tegasnya.

PM Takaichi memastikan pemerintahannya akan secara fleksibel mengambil tindakan yang diperlukan untuk merespons ketidakpastian situasi di Timur Tengah.

Komentar Takaichi di parlemen itu muncul saat Selat Hormuz, sebagai jalur utama yang menyalurkan lebih dari 20 persen total pasokan energi global, mulai tutup secara efektif sejak perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran berlangsung pada akhir Februari lalu.

Akibatnya, negara-negara Asia yang mengandalkan impor minyak mentah menyerukan untuk menghemat dan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak. Jepang bergantung pada Timur Tengah untuk impor minyak mentah.

Seperti diberitakan, sejumlah negara telah mengambil langkah sebagai dampak penutupan Selat Hormuz. Korea Selatan menyerukan pengurangan penggunaan energi dan Malaysia mendorong warganya untuk bekerja dari rumah (WFH). Ant/Kyodo