Prabowo Minta Mendikdasmen Bentuk Tim Evaluasi Buku Ajar Sekolah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti segera membentuk tim untuk mempelajari dan mengevaluasi kembali buku-buku ajar yang saat ini digunakan sekolah-sekolah.

Perintah itu diberikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas selama dua jam lebih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6), yang juga diikuti Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Beliau (Mendikdasmen) diberi tugas (oleh Presiden) untuk sesegera mungkin membentuk tim untuk mempelajari buku ajar atau buku pelajaran bagi seluruh peserta didik kita, yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Kita tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar," kata Mensesneg Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden saat jumpa pers bersama Mendikdasmen Abdul Mu'ti setelah rapat di pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6) malam.

Ia menjelaskan Presiden Prabowo dalam rapat menyoroti berbagai masalah terkait dengan pendidikan, mulai dari hal berkaitan dengan infrastruktur dan revitalisasi sekolah-sekolah sampai dengan kesejahteraan para guru.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa diskusi hampir dua jam lebih, betul-betul pemerintah dan Bapak Presiden sangat concern terhadap masalah pendidikan baik mengenai infrastrukturnya, kemudian peningkatan (kesejahteraan dan kualitas) gurunya," ujarnya.

Menteri Abdul Mu'ti menjelaskan hal-hal yang dia laporkan kepada Presiden Prabowo, di antaranya terkait perkembangan revitalisasi sekolah, kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas guru, penyaluran papan tulis pintar (IFP), dan penyelenggaraan sekolah terintegrasi.

Ia menyampaikan untuk tahun 2026 ada 11.744 satuan pendidikan yang dialokasikan untuk direvitalisasi.

"Sekarang yang revitalisasi tahun 2026 sudah mulai berjalan, sudah 70 persen dari alokasi 11.744 itu, dan sudah mulai dikerjakan, bahkan beberapa di bulan Juli dan Agustus sudah bisa selesai dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun pelajaran tahun 2026-2027," katanya.

​​​​​​​Menurut dia, revitalisasi itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat mengingat sekian puluh tahun banyak sekolah rusak dan tidak direnovasi.

"Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang tanggung jawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah, tetapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami revitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia," ujar Abdul Mu'ti.