Migrasi Pengguna Pertamax Bisa Jadi Bom Waktu Fiskal, Pakar Beri Peringatan
📅 Jumat, 12 Jun 2026, 17:35 WIB | Oleh: Tim Penulis“Tanpa adanya kejelasan hukum mengenai siapa yang berhak dan siapa yang dilarang, instrumen digital seperti MyPertamina hanya akan berfungsi sebagai alat pencatatan volume (tracking), bukan sebagai alat pembatasan (controlling),” jelas dia.
Setelah revisi beleid tersebut diterbitkan, imbuh Rahma, BPH Migas perlu segera menyusun petunjuk teknis yang mengatur tata cara pengawasan, pemberian sanksi bagi SPBU yang melanggar, serta mekanisme kuota harian per kendaraan yang terintegrasi.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi sistem MyPertamina dengan database Korlantas Polri. Dengan sistem tersebut, kapasitas mesin kendaraan diharapkan dapat teridentifikasi secara otomatis saat nomor polisi atau QR code dipindai di SPBU sehingga kelayakan pembelian Pertalite dapat diverifikasi secara langsung.
Menurut Rahma, aspek teknis di lapangan juga perlu mendapat perhatian karena implementasi pembatasan pembelian BBM berpotensi memicu kemacetan di SPBU maupun gesekan antara konsumen dan petugas. Oleh karena itu, SPBU juga perlu menyiapkan jalur antrean yang terpisah antara kendaraan yang berhak memperoleh BBM subsidi atau kompensasi dan pengguna BBM nonsubsidi.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!