Kodaeral IX Perketat Patroli Laut Antisipasi Pelanggaran Lintas Negara di Perairan Maluku

AMBON - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX Ambon memperketat patroli laut untuk mengantisipasi pelanggaran lintas negara di wilayah perairan Maluku.

Asisten Intelijen (Asintel) Dankodaeral IX Kolonel Laut (KH) Iwan Hariwanto mengatakan pengawasan diperketat karena wilayah perairan Maluku memiliki banyak jalur laut terbuka dan berbatasan langsung dengan wilayah internasional.

"Aspek pengawasan di wilayah perairan dan pesisir akan terus diperketat guna mengantisipasi berbagai potensi kerawanan keamanan maritim serta bentuk pelanggaran hukum lainnya," kata Iwan di Ambon, Rabu (20/5).

Ia menyampaikan hal tersebut saat mewakili Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas dalam Rapat Pengawasan Orang Asing di Provinsi Maluku.

Menurut Iwan, kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah kepulauan dengan ribuan pulau dan jalur pelayaran terbuka menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan aktivitas warga negara asing (WNA), terutama di kawasan pesisir dan pulau terluar.

Karena itu, kata dia, pengawasan membutuhkan kolaborasi antara TNI AL, Imigrasi, pemerintah daerah, kepolisian, hingga instansi pengawasan lainnya yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora).

"Kami siap meningkatkan patroli laut, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, serta memberikan data dan informasi yang diperlukan agar pengawasan berjalan efektif. Sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut kita," ujarnya.

Ia menjelaskan patroli laut yang dilakukan Kodaeral IX tidak hanya difokuskan pada pengawasan aktivitas WNA, tetapi juga mengantisipasi tindak pidana lintas negara seperti penyelundupan, pelanggaran keimigrasian, penangkapan ikan ilegal, hingga potensi masuknya kapal asing tanpa izin.

Ia mengatakan peningkatan patroli laut akan dilakukan melalui optimalisasi unsur kapal patroli, pertukaran data intelijen maritim, serta penguatan koordinasi operasi bersama antarinstansi di wilayah Maluku.

Menurut dia, upaya tersebut juga sejalan dengan penguatan pengamanan wilayah laut Indonesia bagian timur yang selama ini menjadi jalur strategis pelayaran internasional.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kawasan Laut Banda, Laut Arafura, dan perairan Maluku termasuk wilayah yang rawan penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran lintas batas karena berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Selain itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dalam sejumlah laporan pengawasan maritim juga menempatkan perairan timur Indonesia sebagai salah satu titik prioritas patroli karena tingginya mobilitas kapal asing dan aktivitas lintas laut.