80 Persen Beras Fortifikasi Bermasalah, Guru Besar UGM Minta Pengawasan Diperketat

Jakarta - Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Lilik Sutiarso menilai langkah pemerintah mengevaluasi peredaran beras fortifikasi merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola dan menjaga integritas sistem pangan nasional.

"Sebagai akademisi di bidang sistem pertanian dan pangan, saya memandang evaluasi terhadap implementasi beras fortifikasi perlu dilihat sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pangan nasional," kata Lilik dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (1/8).

Menurut dia, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mutu produk, proses fortifikasi, pelabelan hingga mekanisme distribusi agar tujuan utama program fortifikasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Hal yang paling penting adalah memastikan produk yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar mutu, keamanan pangan, kandungan zat gizi, serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan," ujarnya.

Lilik menjelaskan fortifikasi pangan merupakan intervensi yang telah diakui secara internasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui penambahan mikronutrien pada bahan pangan pokok.

Keberhasilan program tersebut, lanjutnya, tidak hanya ditentukan oleh proses produksi, tetapi juga konsistensi penerapan standar mutu, pengawasan di sepanjang rantai pasok, serta sistem ketertelusuran (traceability) produk hingga sampai ke tangan konsumen.

Menurutnya, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara spesifikasi produk di pasar dengan standar resmi, penyelesaiannya harus dilakukan melalui evaluasi ilmiah yang komprehensif, meliputi pengujian laboratorium, audit proses produksi, serta verifikasi jalur distribusi.

Selain itu, dari perspektif sistem agrifood, pembentukan harga beras fortifikasi juga perlu dievaluasi secara menyeluruh. Harga seharusnya mencerminkan kualitas bahan baku, biaya fortifikasi, logistik, serta nilai tambah gizi yang benar-benar diterima masyarakat.

"Efisiensi rantai pasok menjadi kunci agar produk bergizi ini tetap terjangkau tanpa mengorbankan standar mutu," katanya.

Lilik menambahkan, penguatan sistem jaminan mutu (quality assurance), pengendalian mutu (quality control), dan ketertelusuran pangan (food traceability) menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan.

Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital melalui sistem identifikasi produk, pelabelan yang informatif, sistem ketertelusuran berbasis teknologi informasi, hingga pengawasan mutu secara berkala sebagai bagian dari modernisasi sistem pangan nasional.

"Pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memperkuat daya saing industri pangan Indonesia," ujarnya.

Menurut Lilik, tujuan utama program fortifikasi adalah meningkatkan status gizi masyarakat. Karena itu, evaluasi yang dilakukan pemerintah seharusnya menjadi momentum memperkuat tata kelola sistem pangan nasional, meningkatkan kualitas pengawasan, dan memastikan manfaat teknologi fortifikasi benar-benar dirasakan masyarakat.

Tidak Sesuai Standar