Kredit Murah, Risiko Perbankan Meningkat

Perbankan dituntut memperkuat analisis kelayakan usaha, pengawasan debitur, serta pemanfaatan teknologi digital agar penyaluran kredit tetap produktif tanpa mengganggu stabilitas sektor keuangan.

JAKARTA – Peningkatan penyaluran kredit untuk mendukung program kredit rakyat berbunga maksimal lima persen mendorong perbankan untuk memperkuat tingkat kewaspadaan dalam menjaga kualitas pembiayaan. Meski program ini berpotensi memperluas akses modal bagi pelaku usaha kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi, ekspansi kredit yang terlalu agresif tanpa mitigasi risiko yang memadai dapat meningkatkan potensi kredit bermasalah (NPL).

Di sisi lain, suku bunga rendah membuat margin keuntungan perbankan menjadi lebih terbatas, sehingga efisiensi penyaluran dan ketepatan sasaran kredit menjadi faktor penting. Karenanya, perbankan dituntut memperkuat analisis kelayakan usaha, pengawasan debitur, serta pemanfaatan teknologi digital agar penyaluran kredit tetap produktif tanpa mengganggu stabilitas sektor keuangan.

Peneliti Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pernyataan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencerminkan adanya kekhawatiran terhadap potensi gagal bayar dalam program kredit rakyat berbunga maksimal lima persen. Menurutnya, permintaan pencadangan yang lebih kuat menunjukkan perbankan dan regulator mulai mengantisipasi tingginya risiko kredit bermasalah.

“Pun pencadangan kuat, namun tetap akan melemahkan kinerja perbankan ketika terjadi gagal bayar,” katanya di Jakarta, Selasa (19/5).

Huda menilai skema bunga rendah membuat bank menghadapi dilema antara menjalankan fungsi inklusi keuangan dan menjaga kesehatan kinerja keuangan. Dengan margin yang terbatas serta risiko tinggi, perbankan diperkirakan akan sangat selektif dalam menyalurkan kredit, terutama dalam penerapan prinsip kehati-hatian atau 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy).

Karena itu, dia menilai program tersebut berpotensi lebih bersifat simbolik ketimbang menjadi motor utama penyaluran kredit masyarakat.

Perbaiki Pengelolaan

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5 persen per tahun resmi dipersiapkan untuk segera digulirkan setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi langsung kepada bank-bank milik negara (Himbara). Kebijakan ini ditargetkan mulai berjalan pada 2026 sebagai solusi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat kecil.

Sebelumnya, OJK meminta perbankan tetap waspada terhadap potensi risiko kredit pada program kredit rakyat berbunga maksimal 5 persen dengan memperkuat pencadangan dan menerapkan prinsip kehati-hatian 5C dalam penyaluran kredit. OJK juga mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test berkala guna menjaga ketahanan modal dan kualitas aset bank di tengah berbagai skenario ekonomi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyatakan program kredit rakyat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun unbankable. Namun, bank tetap perlu memperkuat tata kelola dan manajemen risiko agar program berjalan sehat dan berkelanjutan sesuai profil risiko masing-masing bank.

“OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik, serta berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” kata Dian.

Dia menambahkan OJK juga mencatat tren penurunan suku bunga kredit perbankan seiring turunnya BI-Rate dan biaya dana perbankan. Meski demikian, besaran penurunan bunga di tiap bank akan bergantung pada strategi pendanaan dan kemampuan meningkatkan dana murah di tengah dinamika ekonomi global dan geopolitik.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko menilai dorongan OJK agar industri perbankan tetap sehat sangat penting untuk mencegah munculnya risiko sistemik yang dapat memicu krisis ekonomi. Menurutnya, stabilitas sektor perbankan harus menjadi prioritas karena perbankan merupakan industri vital bagi perekonomian nasional.