Menbud Ungkap Masih Minimnya Tim Ahli Cagar Budaya di Tingkat Daerah
📅 Selasa, 19 Mei 2026, 18:20 WIB | Oleh: Ilham Sudrajat
Doc: RRI/Zahfa Putri
JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan penetapan cagar budaya di Indonesia kerap menghadapi kendala, salah satunya perihal birokrasi. Fadli sebut tim ahli cagar budaya di tingkat daerah masih minim, yang membuat proses penetapan berjalan lambat.
Ia mengatakan, penetapan sebenarnya harus melalui tahapan mulai dari tingkat kabupaten/kota dulu, kemudian provinsi, hingga nasional. Menurutnya, undang-undang juga telah menetapkan bahwasanya setiap kabupaten/kota seharusnya memiliki tim ahli tersebut.
"Jadi walaupun (tim ahli) sekarang bisa dipinjam dari negara lain misalnya. Tapi idealnya setiap kabupaten/kota itu punya tim ahli cagar budaya sendiri, begitu juga setiap provinsi," kata dia menjawab pertanyaan wartawan dalam taklimat media di gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (19/5).
Lebih lanjut, menurut Fadli, komposisi tim ahli cagar budaya juga setidaknya merupakan geolog, sejarawan, antropolog, arsitek, hingga sosiolog yang bersertifikat kompetensi profesi khusus. "Seorang dosen saja atau seorang akademisi saja tidak bisa," ucap dia.
Bukan tanpa alasan, sertifikasi tersebut ditujukan agar penetapan cagar budaya juga bisa tepat sasaran. "Kadang-kadang metika tim ahli cagar budayanya sudah ada, tapi kendalanya mereka sulit untuk menentukan mana yang bisa dibuat budaya," kata dia.
Menurut dia, setiap objek harus memiliki naskah kajian dan dokumentasi yang lengkap, termasuk penelitian asal-usul atau provenance research untuk benda-benda bersejarah tertentu.
"Jadi untuk menetapkan itu kan perlu ada satu kajian ilmiah. Nggak bisa tunjuk 'yang ini cagar budaya, ini budaya', tidak bisa main-main juga," ujar dia.
Menyikapi semua kendala tersebut, Menbud Fadli mengatakan pemerintah telah mendorong pembentukan tim ahli melalui gubernur dan bupati. Langkah itu diharapkan bisa membantu mempercepat proses penetapan cagar budaya itu sendiri. ils/I-1
Like, Share, Comment:
Lebih Tinggi dari India dan Laos, AS Tetapkan Tarif Antidumping Panel Surya Indonesia hingga 173,7 Persen
12 Sep 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!