Bencana Akan Dideteksi Menggunakan Teknologi AI  

SAMARINDA – Perkembangan tekbnologi benar-benar bisa membantu, walau juga merugikan. Contoh, Pemerintah Kota Samarinda tengah mengembangkan sistem deteksi kebencanaan berbasis kecerdasan buatan (AI), untuk memperkuat kebijakan penanggulangan bencana yang berbasis data serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

"Bencana hari ini bukan lagi semata-mata persoalan takdir. Bencana harus dikelola dengan ilmu pengetahuan, data, dan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Wali Kota Samarinda, Andi Harun, di Samarinda, Jumat.

Andi Harun memberikan pernyataan usai menghadiri Sosialisasi Mitigasi Bencana Geologi yang diselenggarakan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Samarinda.

Kegiatan rutin ini bertujuan memperkuat pemahaman dan kesiapsiagaan pemerintah daerah serta masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana geologi, mulai dari gempa bumi, gerakan tanah, hingga tsunami.

Menurut Andi Harun, pembangunan kota yang tangguh tidak dapat lagi bertumpu pada asumsi lama. Perkembangan pesat Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut setiap kebijakan pembangunan memperhatikan karakteristik geologi.

"Paradigma lama yang menyebut Kalimantan aman dari bencana geologi sudah saatnya diperbarui. Pembangunan perkotaan modern membutuhkan kebijakan yang didasarkan pada data geologi dan kajian ilmiah, bukan sekadar narasi historis," tegasnya.

Ia mengatakan, secara geografis, Samarinda berada di kawasan Cekungan Kutai dengan kondisi geomorfologi yang kompleks. Hingga kini, Samarinda masih menghadapi tantangan banjir dan tanah longsor yang dipengaruhi oleh kondisi geomorfologi serta dampak pemanfaatan sumber daya alam (SDA) pada masa lalu.

Andi Harun juga menekankan bahwa aktivitas eksploitasi SDA berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana tersebut.

Oleh karena itu, ia mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menyusun kebijakan pengelolaan SDA yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

"Kita membutuhkan kepeloporan untuk membangun gerakan bersama seluruh kabupaten dan kota di Kaltim. Penanganan persoalan ini tidak cukup hanya dengan komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang terintegrasi," tambahnya.

Selain kebijakan fisik, ia menilai peningkatan literasi masyarakat, khususnya generasi muda mengenai potensi bencana, menjadi fondasi utama dalam membangun budaya mitigasi.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI, Lana Saria, menjelaskan bahwa meskipun Kalimantan relatif lebih stabil secara tektonik, wilayah ini tetap memiliki potensi ancaman geologi yang harus diantisipasi.

Kehadiran IKN semakin menegaskan pentingnya informasi geologi sebagai dasar pembangunan yang aman dan tangguh.

Lana menambahkan, mitigasi harus dilakukan sejak dini melalui penyediaan informasi geologi yang akurat dan penyusunan tata ruang berbasis risiko.