Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Kekerasan di Daycare Jogja, Pemerintah Didesak Pastikan Perizinan Sebelum Operasional Daycare

📅 Senin, 27 Apr 2026, 00:40 WIB | Oleh:
Kekerasan di Daycare Jogja, Pemerintah Didesak Pastikan Perizinan Sebelum Operasional Daycare Doc: Dok. Eko S

YOGYAKARTA — Kasus dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha mendorong perhatian terhadap pengawasan dan perizinan lembaga penitipan anak di Yogyakarta. Founder Daycare Athahira Sewon Bantul, Pri Hastuti, menilai pemerintah perlu memastikan seluruh daycare memenuhi standar dan memiliki izin resmi sebelum beroperasi.

Menurut Pri Hastuti, meningkatnya kebutuhan layanan PAUD fullday dan daycare seiring kesibukan orang tua tidak boleh mengabaikan aspek keamanan dan kualitas pengasuhan. Ia menyebut, masih banyak orang tua yang menjadikan biaya sebagai pertimbangan utama, padahal harga maupun fasilitas tidak selalu menjamin keamanan anak. “Harga bukan jaminan. Fasilitas bukan jaminan. Bahkan label sekolah sekalipun bukan jaminan jika sistem pengawasan dan integritas di dalamnya rapuh,” ujarnya, Minggu (26/4).

Ia menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam memilih daycare, termasuk memastikan adanya komunikasi terbuka dengan pengasuh serta memantau laporan harian perkembangan anak. Dalam praktiknya, kata dia, potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum pendidik dapat terjadi apabila tidak disertai sistem pengawasan yang kuat.

Selain itu, aspek legalitas dinilai menjadi hal krusial. Pri Hastuti mengingatkan bahwa setiap lembaga PAUD dan daycare wajib memiliki izin resmi serta memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Orang tua juga didorong untuk aktif menanyakan sistem pengasuhan, kurikulum, rasio pengasuh terhadap anak, hingga prosedur penanganan darurat sebelum mendaftarkan anak.

Ia juga menyoroti peran pemerintah dan dinas terkait dalam melakukan evaluasi perizinan dan pengawasan. Menurutnya, perlu ada penegasan agar tidak ada lagi lembaga yang beroperasi tanpa memenuhi standar. “Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah bagaimana mungkin lembaga yang tidak memenuhi standar atau bahkan tidak berizin dapat tetap beroperasi?” katanya.

Ke depan, ia menilai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan daycare membutuhkan kolaborasi antara lembaga, orang tua, dan pemerintah. Ia menegaskan bahwa kerja sama dan transparansi menjadi kunci dalam memastikan keamanan dan kualitas pendampingan anak.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Luar Negeri
Hendak Terbang, Warga AS Di...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.