-
-
- Nasional
-
- Lampaui Sejumlah Negara Maju, Indonesia Tempati Posisi 2 dalam Indeks Transparasi Belanja Pa... Lampaui Sejumlah Negara Maju,...
Lampaui Sejumlah Negara Maju, Indonesia Tempati Posisi 2 dalam Indeks Transparasi Belanja Pajak Dunia
📅 Senin, 18 Mei 2026, 15:22 WIB | Oleh: Ilham Sudrajat
Doc: RRI/Magdalena Krisnawati
JAKARTA - Indonesia menempati posisi teratas dari 116 negara dalam Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI). Indonesia melampaui sejumlah negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Kanada, Jerman, Belanda, dan Prancis.
"Posisi Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak indeks tersebut pertama kali diluncurkan pada tahun 2023. Saat itu, Indonesia di peringkat ke-15, tahun 2024 naik ke peringkat ke-2, hingga tahun ini unggul di posisi teratas," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, dalam pernyataan tertulisnya, Senin (18/5).
Menurut dia, dengan posisi sekarang, komitmen Indonesia terhadap transparansi pelaporan belanja perpajakan telah mendapat pengakuan internasional. "Kemenkeu berkomitmen memperkuat kualitas transparansi belanja perpajakan sebagai bagian penting dari tata kelola fiskal yang sehat dan akuntabel," ucap Deni.
Upaya tersebut akan dilakukan melalui penyempurnaan kualitas pelaporan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan kebijakan insentif. Dengan demikian, belanja perpajakan semakin terukur dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian.
GTETI merupakan indeks komparatif pertama di dunia yang menilai praktik pelaporan insentif atau belanja perpajakan (tax expenditure) secara global. Indeks ini dibangun berdasarkan data Global Tax Expenditures Database (GTED).
Sebaiknya Anda baca juga:
Pemeringkatan terhadap negara-negara, kata Deni, berdasarkan keteraturan, kualitas, serta cakupan informasi laporan insentif perpajakan yang diterbitkan. Insentif pajak yang dilaporkan dalam TER harus mencerminkan keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat dan UMKM da mendukung iklim investasi.
Di Indonesia, rumah tangga dan UMKM menerima manfaat lebih dari 70 persen keseluruhan belanja perpajakan. Jumlahnya mencapai Rp389 triliun pada tahun 2025.
"Insentif tersebut diberikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok. Seperti bahan makanan dan tempat tinggal, meringankan biaya pendidikan, kesehatan dan transportasi," ujar Deni
Sebaiknya Anda baca juga:
Insentif tersebut, lanjutnya, juga turut mendukung penciptaan lapangan kerja di masyakarat. Hal ini membuat kehidupan rakyat semakin berkualitas. ils/I-1
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!