KAI Bangun 8 Tower Rusun MBR di Manggarai, Harga dan Skema Kredit Jadi Sorotan

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI segera memulai pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan Manggarai, Jakarta. Proyek tersebut dijadwalkan melakukan groundbreaking pada Jumat (21/8/2026) setelah proses persiapan dan pematangan lahan rampung dilakukan.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan pembangunan rusun tersebut siap dilaksanakan karena kondisi lahan sudah dipersiapkan untuk masuk ke tahap konstruksi. Ia menyampaikan hal tersebut saat meninjau lokasi pembangunan di lahan milik KAI, Manggarai, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

"Groundbreaking tanggal 21 besok, insya Allah hari Jumat, jam 9. Dan yang paling penting, ground breaking ini siap langsung dibangun," ujar Bobby.

Bobby menjelaskan salah satu bagian lahan yang disebut Blok G telah sepenuhnya siap digunakan untuk pembangunan. Sementara persiapan pada Blok F masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada September 2026.

Proyek rusun tersebut akan berdiri di atas lahan sekitar 2,2 hektare yang akan dimanfaatkan untuk membangun delapan tower. Seluruh tower tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan sejumlah pilihan luas hunian, mulai dari tipe 28, 36, 45 hingga tipe 52 untuk segmen yang lebih tinggi.

"(Luas) 2,2 hektar itu nanti delapan tower. Delapan tower semuanya MBR," kata Bobby.

Pembangunan hunian di kawasan Manggarai juga menjadi bagian dari upaya KAI mengoptimalkan aset lahan yang dimiliki untuk mendukung kebutuhan tempat tinggal masyarakat di kawasan perkotaan. Selain hunian, pengembangan kawasan tersebut diarahkan menjadi kawasan terpadu yang terhubung dengan jaringan transportasi publik.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryanti mengatakan skema hunian yang dibangun KAI memang ditujukan untuk MBR. Menurutnya, harga jual hunian mengacu pada ketentuan yang berlaku di wilayah Jakarta Pusat dengan batas harga tertinggi sekitar Rp14,5 juta per meter persegi.

Namun, harga yang nantinya ditetapkan KAI masih dapat berada di bawah batas maksimal tersebut. Pemerintah menyerahkan penentuan harga akhir kepada pengembang dengan tetap memperhatikan ketentuan dan sasaran masyarakat yang dituju.

"Karena ini Jakarta Pusat, harga jual paling tingginya Rp14,5 juta per meter persegi. Dan itu pada batas-batas atas. Jadi kalau KAI ternyata bisa lebih rendah dan sebagainya, nanti diserahkan pada pengembang," ujar Sri.

Untuk membuat hunian semakin terjangkau, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kemudahan pembiayaan dan insentif bagi masyarakat yang memenuhi kriteria MBR. Salah satunya berupa skema pembiayaan dengan tingkat bunga rendah sebesar 1 persen dan tenor yang dapat mencapai 40 tahun.

Selain fasilitas pembiayaan, pemerintah memberikan subsidi biaya proses sebesar Rp4 juta bagi masyarakat MBR. Sejumlah keringanan lainnya juga disiapkan, termasuk pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah sesuai ketentuan.

Skema pembelian inden juga menjadi salah satu kemudahan yang ditawarkan kepada calon penghuni. Dengan skema tersebut, masyarakat tidak perlu menunggu seluruh bangunan selesai terlebih dahulu untuk melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

"Sudah dibuka kredit inden. Jadi PT KAI tidak perlu harus menyelesaikan sampai 100 persen dulu baru kemudian bisa PPJB. Dari 20 persen keterbangunan, itu sudah bisa ada PPJB oleh MBR," kata Sri.

Dari sisi persyaratan penghasilan, program tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan sekitar Rp12 juta untuk pemohon dengan skema single income. Sementara untuk pemohon dengan joint income, batas penghasilan yang disebutkan mencapai sekitar Rp14 juta.